BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan digelar pemerintah diminta lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kependidikan harus menjadi perhatian seiring pengembangan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Menurut Fikri, pembangunan dan pengembangan sekolah prioritas tidak cukup hanya mengandalkan penyediaan fasilitas fisik. Ketersediaan tenaga kependidikan yang kompeten juga diperlukan agar seluruh ekosistem pendidikan dapat berjalan optimal.
Salah satu kebutuhan yang dinilainya mendesak adalah tenaga perpustakaan. Ia berharap sebagian formasi CPNS yang akan dibuka pemerintah dapat dialokasikan untuk merekrut pustakawan.
“Syukur dari 500 ribu itu PNS yang direkrut adalah pustakawan, sehingga perpustakaan kita menjadi perpustakaan yang berkualitas dan representatif untuk sekolah-sekolah prioritas,” ujar Fikri di Jakarta, Senin (31/8/2026)
Fikri menilai keberadaan pengelola perpustakaan yang memiliki kompetensi menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Perpustakaan, kata dia, bukan sekadar fasilitas pelengkap sekolah. Pengelolaan yang profesional diperlukan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan literasi peserta didik.
Karena itu, pemenuhan tenaga kependidikan perlu berjalan seiring dengan pembangunan sekolah-sekolah yang masuk dalam program prioritas pemerintah.
Di sisi lain, Fikri mengingatkan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi rencana seleksi CPNS pada awal 2027.
Ia menyebut terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Pada saat yang sama, sekitar 900.000 PPPK penuh waktu disebut akan mengikuti proses seleksi pada awal 2027 untuk memperebutkan sekitar 500.000 formasi PNS.
Besarnya jumlah peserta yang diproyeksikan mengikuti seleksi tersebut membuat persaingan untuk mendapatkan status PNS diperkirakan cukup ketat. Karena itu, Fikri meminta para PPPK yang memenuhi ketentuan mempersiapkan diri sejak dini.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebelumnya memproyeksikan kebutuhan 526.689 formasi guru secara nasional hingga 2026.
Kebutuhan tersebut mencakup tenaga pendidik untuk berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
Proyeksi itu menunjukkan bahwa pemenuhan tenaga pendidikan masih menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah di tengah pengembangan berbagai program pendidikan prioritas.
Selain persoalan formasi dan status kepegawaian, DPR juga menempatkan kesejahteraan guru sebagai agenda lanjutan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati perbaikan status kepegawaian guru. Setelah persoalan status tersebut dibenahi, peningkatan kesejahteraan guru menjadi langkah berikutnya.
“Jadi klasternya kita perbaiki dulu, langkah berikutnya baru kesejahteraannya kita tingkatkan,” kata Lalu Hadrian. (Asim)
