BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22 dengan menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa, Kamis (1/10/2026). Acara peringatan tahun ini digelar dengan skala lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, dengan mengundang hampir seluruh pemangku kepentingan terkait daerah.
Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir memeriahkan perayaan HUT DPD RI. Ia menjelaskan, sidang paripurna luar biasa ini merupakan agenda yang relatif baru, dan tahun ini merupakan penyelenggaraan tahun kedua.
“Tahun pertama sidang paripurna luar biasa sengaja kami buat untuk memperingati hari jadinya lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Karena kepemimpinan kami juga baru dua tahun, tahun kedua ini kami lakukan dengan skala yang lebih besar,” ujar Sultan, dalam keterangan persnya, Kamis (1/10/2026)
Seluruh lembaga negara, kementerian terkait, hingga pimpinan daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota turut diundang dalam momentum tersebut.
Menurutnya, momentum 22 tahun DPD RI menjadi pengingat bahwa lembaga ini lahir bukan sebagai pelengkap. DPD RI lahir dari sejarah panjang sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjadi miniatur keberagaman Indonesia, buah dari keinginan daerah-daerah yang menyatu hingga berdirinya negara ini.
Ia menegaskan, semangat otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, provinsi, kabupaten, dan kota harus terus dijaga. Hal itu penting untuk memastikan suara dan kepentingan daerah benar-benar menjadi bagian dari kebijakan nasional.
“Intinya itu, kalau daerah kuat maka Indonesia itu benar-benar menjadi berdaulat,” katanya.
Sultan pun mengajak semua pihak menjadikan perayaan hari lahir DPD sebagai momentum untuk memperkuat daerah. Ia menyebut daerah adalah penyangga utama Indonesia.
Dalam perayaan tersebut, para anggota DPD RI tampil mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Menurutnya, keberagaman busana adat itu menjadi simbol kuat bahwa mereka adalah orang daerah yang dibungkus dalam persatuan nasional.
“Demokrasi tetap berjalan, tapi kerukunan kita jaga dengan baik,” pungkasnya. (Kds)
