BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira meminta pemerintah mengusut penyebaran video-video lama aksi demonstrasi yang kembali beredar di media sosial dan diklaim sebagai peristiwa terkini. Ia menduga kemunculan konten tersebut bukan sekadar kesalahan informasi, melainkan bagian dari upaya menggiring opini publik.
Andreas menilai pola penyebaran video lama yang dikemas seolah-olah sebagai kejadian terbaru berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, terlebih konten tersebut kembali muncul menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Ini persis seperti kejadian pada Agustus tahun lalu yang berujung adanya aksi besar-besaran akibat isu yang dilempar ke publik. Isu yang muncul tahun lalu itu patut diduga juga ada yang menggerakkan. Dan sama seperti sekarang, dikeluarkan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan,” kata Andreas di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut Andreas, pola serupa perlu mendapat perhatian serius karena informasi yang tidak sesuai konteks dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap situasi yang sebenarnya.
Ia menduga terdapat pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan momentum menjelang peringatan kemerdekaan untuk menyebarkan konten yang berpotensi memicu keresahan. Namun, Andreas mengakui dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pengusutan lebih lanjut.
“Namun, karena tidak pernah terungkap dengan jelas, menurut dia, publik pun tidak pernah mengetahui persis siapa dalang di baliknya,” ujarnya.
Andreas mengatakan ketidakjelasan mengenai aktor di balik penyebaran informasi semacam itu justru dapat memunculkan polemik baru dan mendorong munculnya pihak-pihak yang dijadikan kambing hitam.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak berhenti pada upaya meluruskan informasi yang keliru, tetapi juga menelusuri sumber awal penyebaran video serta pihak-pihak yang sengaja memproduksi atau mendistribusikannya jika ditemukan unsur kesengajaan.
Menurut dia, masyarakat berhak memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Minta Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi
Di sisi lain, Andreas mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten yang beredar di media sosial. Ia menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi kebebasan tersebut tidak semestinya dimanfaatkan untuk menciptakan keresahan atau memecah belah masyarakat.
“Menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun di media sosial tentunya itu hak setiap warga negara, tapi kalau hal tersebut dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu pula, itu yang sangat bahaya,” kata Andreas.
Ia meminta masyarakat belajar dari berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025. Menurut dia, pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran agar masyarakat tidak mudah terseret informasi yang belum terverifikasi.
Andreas juga mengingatkan bahwa derasnya peredaran konten demonstrasi lama yang kembali diviralkan dapat mengalihkan perhatian publik dari persoalan-persoalan lain yang lebih penting.
Salah satunya, kata dia, adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah yang seharusnya tetap menjadi perhatian masyarakat.
“Pastikan menerima informasi dari sumber-sumber akurat. Dan kita harus terus cross check ulang berkali-kali kabar yang ada di media sosial agar tidak teperdaya isu yang dimaksudkan untuk memecah belah bangsa,” ujar Andreas.
Ia menekankan pentingnya melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, terutama terhadap video yang menggambarkan situasi politik dan keamanan. Masyarakat dapat memeriksa waktu kejadian, lokasi, konteks video, serta membandingkannya dengan informasi dari sumber resmi dan media yang kredibel.
Menurut Andreas, sikap kritis masyarakat dalam mengonsumsi informasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga ruang digital tetap sehat sekaligus mencegah penyebaran informasi yang berpotensi memicu konflik sosial. (Asim)
