BERITABUANA.CO, KUPANG – Penurunan jumlah penderita Stunting di Provinsi NTT, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tapi juga kerja kolaboratif.
“Kolaborasi semua OPD, termasuk Dinas PUPR Provinsi NTT dan Politehnik Kesehatan Kupang dan TNI,” jelas Pj. Gubernur NTT, Ayodhia Kalake saat Media Gathering di Dinas Infokom Provinsi NTT, Senin (22/1/2024).
Dijelaskan Ayodhia Kalake, dari data bulan Agustus 2023 diketahui jumlah Balita Stunting ada di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, diantaranya Kabupaten
Sumba Barat Daya ada 31,9 Persen atau 9.762 Bayi.
Selanjutnya, tambah dia, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) 22,3 Persen atau 8.924 Bayi, Timor Tengah Utara (TTU) ada 22,6 Persen atau 4.055 Bayi, Kota Kupang ternyata masih ada 13,2 Persen atau 4.019 Bayi, Kabupaten Kupang 13 Persen atau 3.872 Bayi dan Kabupaten Manggarai sebanyak 13,1 Persen atau 3.841 Bayi.
“Ini merupakan hasil timbang pendataan Agustus 2023, kami langsung bergerak
seluruh OPD, termasuk juga Dinas PUPR dan kerjasama dengan Politehnik Kesehatan Kupang di dalam menyiapkan MCK yang sesuai dengan standar Sanitasi,” ujar dia.
Diakui Ayodhia Kalake, langkah ini juga sebuah terobosan, sehingga bisa
memberikan sanitasi yang baik dan juga sumur bor.
“Untuk program sumur bor sudah ada 19 Unit. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi,
saat berkunjung ke NTT, menginstruksikan agar berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat, sedangkan anggaran akan dibantu Kementrian PUPR di dalam pengerjaan sumur bor,” papar Ayodhia Kalake.
Menurut Ayodhia Kalake, program Sumur Bor ini merupakan terobosan yang dibuat Kasad Jend. Maruli Simanjuntak saat masih memegang jabatan Pangdam Udayana.
“Pangdam Udayana saat itu telah melakukan hal-hal positif, untuk membantu masyarakat yang kesusahan air, diantaranya Program Sumur Bor dan MCK,” tambahnya.
Diharapkan, sumur bor dan MCK tidak hanya sebagai air baku bagi kehidupan
manusia, tapi juga untuk peternakan dan pertanian, sehingga ekonomi masyarakat
dapat terangkat.
Lebih lanjut Ayodhia Kalake menjelaskan, ada juga yang Bayi Dibawah Dua Tahun (Baduta) mengalami Stunting, diantaranya di Kota Kupang ada 3.846 Baduta, Kabupaten Kupang 3.639 dan TTS 3.320 Baduta.
“Ini yang kita kejar terus. Kami punya strtaegi untuk memprioritaskan kabupaten atau daerah yang masih tinggi, jadi kita coba intervensi dari semua sektor, untuk memberikan dampak positif bagi penurunan prevalensi bayi stunting,” ujarnya.
Setelah itu, tambah Ayodhia Kalake, juga ada sasaran proyeksi yang dikeluarkan
oleh kemenkes, yang mana tahun 2022 dan 2023 menggunakan jumlah balita dengan Sasaran Riil (SR), ini mengikuti jumlah total seluruh balita.
“Ini akan menjadi acuan, dan juga kita punya percepatan penurunan stunting,
sehingga pelaksanaan intervensi spesifik bisa berjalan dengan baik,” tandas
Ayodhia Kalake. (iir)
