BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi XII DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk memperkuat pasokan gas bumi nasional guna menjamin kebutuhan energi sektor industri dan meningkatkan produktivitas domestik.
Langkah strategis ini diambil guna mencapai target swasembada energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor juga untuk memperkuat strategi pemenuhan pasokan gas nasional, agar kebutuhan energi sektor industri yang terus meningkat dapat terjamin.
Menurut Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon, Liquefied Natural Gas (LNG) dapat menjadi solusi untuk menutup kekurangan pasokan sebelum peningkatan produksi gas nasional terealisasi.
“Satu-satunya alternatif yang paling cepat adalah menggunakan LNG yang diregasifikasi, kemudian disalurkan melalui jaringan pipa untuk memenuhi kebutuhan industri,” kata Dony, dalam keterangan persnya, Jumat, (24/7/2026).
Ia pun menekankan perlunya mengoptimalkan pemanfaatan pasokan LNG yang tersedia di dalam negeri, termasuk dari Sulawesi, Papua, dan Kilang Badak, sembari terus mendorong pengembangan sumber-sumber gas baru.
Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan produksi gas domestik harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energi nasional tanpa bergantung pada impor.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas), yang dinilai dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi energi.
“Jaringan gas harus terus diaktifkan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan energi masyarakat sekaligus mengurangi penggunaan LPG,” ungkapnya.
Namun, kata Dony, Jargas lebih efektif jika diterapkan di kawasan permukiman padat yang memungkinkan pembangunan jaringan pipa dilakukan secara efisien, sedangkan wilayah terpencil memerlukan pendekatan berbeda karena investasi infrastruktur yang relatif tinggi.
Sebagai subholding gas Pertamina, PGN diharapkan memaksimalkan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi. Koordinasi yang solid antara pemerintah, pelaku industri, dan PGN menjadi kunci utama agar sistem rantai pasok energi nasional terhindar dari kendala operasional.
Terakhir, pihaknya mendorong pemerintah mempercepat pengembangan sektor minyak dan gas bumi, memperkuat infrastruktur distribusi energi, serta memastikan ketersediaan pasokan gas nasional tercukupi. (jim)
