BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas, kolaboratif, dan adaptif sebagai fondasi penguatan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI. Penguatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan aspirasi dan kepentingan daerah dapat diperjuangkan secara optimal melalui lembaga perwakilan daerah.
Dalam sambutannya saat memimpin Upacara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji 221 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Selasa (2/6/2026) di DPD RI, Mohammad Iqbal menegaskan bahwa perubahan status dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja dan tanggung jawab dalam mendukung tugas kelembagaan DPD RI.
“Perubahan status kepegawaian ini tentu harus berbanding lurus dengan kinerja yang juga harus 100%,” ucapnya.
Iqbal menjelaskan, ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter dan etika yang kuat. Menurutnya, kualitas pelayanan kepada pimpinan, anggota DPD RI, dan masyarakat akan sangat ditentukan oleh integritas serta sikap profesional setiap aparatur.
“DPD RI membutuhkan orang-orang dengan moralitas tinggi. Integritas adalah harga mati, hindari praktik kecurangan yang merugikan lembaga. Jadilah teladan dalam kedisiplinan dan kejujuran. Ingatlah bahwa setiap tindakan Saudara/Saudari adalah cerminan dari reputasi DPD RI di mata publik,” tegasnya.
Selain integritas, Mohammad Iqbal juga mendorong penguatan kolaborasi lintas unit kerja untuk meningkatkan efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD RI. Menurutnya, tantangan yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral dan kerja yang terpisah-pisah.
“Lembaga yang besar tidak bisa dibangun dengan kerja individu. Bangun kerja sama tim yang solid antar unit kerja. Hindari ego sektoral. Masa depan DPD RI sangat bergantung pada kolaborasi antar unit kerja. Hentikan budaya kerja silo atau silo mentality, yaitu merasa bagiannya paling penting,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa ASN DPD RI harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Inovasi, menurutnya, menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel.
“Jangan menjadi pegawai yang anti perubahan. Manfaatkan teknologi untuk mempermudah layanan, serta beranilah mengusulkan inovasi yang membuat kerja lembaga lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Iqbal.
Sebagai bagian dari transformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, lanjut Iqbal, pelantikan 221 PNS ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun generasi aparatur yang mampu memperkuat kualitas dukungan kelembagaan kepada DPD RI sebagai representasi daerah. Dengan dukungan ASN yang profesional dan berintegritas, aspirasi masyarakat daerah diharapkan dapat diperjuangkan secara lebih efektif dalam proses pembangunan nasional.
“Segala sesuatu dilakukan dengan langkah kecil, awali dengan niat baik dan kinerja yang baik,” ucapnya. (Kds)
