BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menilai kritik majalah The Economist terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan cara pandang lama neoliberalisme Barat terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia.
Menurut Fahri, penilaian The Economist yang menyebut Indonesia berada di jalur berisiko akibat meningkatnya intervensi negara, perluasan program sosial, dan konsolidasi politik di bawah pemerintahan Prabowo, justru gagal memahami kebutuhan Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.
“The Economist sedang melihat Indonesia menggunakan kacamata usang cetak biru Konsensus Washington,” kata Fahri melalui akun X pribadinya, Minggu (17/5/2026).
Fahri yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan, kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo bukan untuk merusak mekanisme ekonomi pasar, melainkan membangun ulang struktur ekonomi nasional agar lebih berkeadilan dan berdaulat.
“Prabonomics hadir bukan untuk merusak ekonomi, melainkan sebagai tesis tandingan (counter-thesis) yang berani untuk menata ulang struktur ekonomi nasional demi keadilan sosial,” ujar Fahri.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menilai model pasar bebas yang diterapkan selama puluhan tahun justru membuat Indonesia terjebak sebagai eksportir bahan mentah tanpa nilai tambah maksimal.
Karena itu, kata dia, langkah hilirisasi industri dan penguatan peran negara menjadi strategi penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Fahri juga menyoroti program-program sosial pemerintahan Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan perumahan rakyat, yang menurutnya tidak bisa dipandang semata-mata sebagai beban fiskal.
Ia menilai program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Investasi manusia atau SDM bukan pemborosan fiskal,” katanya.
Selain itu, Fahri membela pembentukan Danantara yang belakangan kerap dikritik sebagai bentuk etatisme atau dominasi negara dalam ekonomi.
Menurut dia, konsolidasi aset negara diperlukan agar Indonesia memiliki posisi tawar lebih kuat dalam menghadapi korporasi global dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.
“Tujuannya adalah mengonsolidasikan aset-aset strategis nasional agar memiliki posisi tawar raksasa, mampu mendanai proyek strategis secara mandiri, dan melepaskan ketergantungan kronis pada utang luar negeri,” jelas Fahri.
Di sisi lain, Fahri menilai stabilitas politik menjadi syarat utama agar Indonesia mampu melompat menjadi negara maju.
“Konsolidasi politik bukan membunuh demokrasi, melainkan menciptakan persatuan nasional agar kebijakan bisa dieksekusi cepat dan konsisten,” tandasnya. (Ery)
