DI tengah riuh politik nasional, mantan Wapres Jusuf Kalla tiba-tiba tampil mewarnai ruang publik. Ia menjadi figur ‘seksi’ karena bersuara cukup lantang tentang berbagai isu mutakhir tanah air. Mulai dari soal ekonomi nasional, arah kebijakan negara, sampai ke soal ancaman dampak perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel.
Berita paling baru yang tak kalah heboh terjadi saat JK datang ke Bareskrim Mabes Polring. Ia melaporkan peneliti forensik Rismon Sianipar atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan terkait tuduhan bahwa JK sebagai pendana polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Yang menarik, sejumlah manuver JK, baik dalam merespon isu mutakhir nasional maupun isu yang langsung menyeret dirinya, dibaca sebagian orang sebagai sinyal JK ‘rebound’.
Bahkan, dalam urusan diplomasi perang Iran vs AS dan Israel, gema JK terasa lebih hidup daripada suara pejabat aktif yang secara formal memang sedang memegang kuasa.
Sekali lagi, benarkah JK ‘rebound’ karena dianggap sebagai sinyal kembalinya seorang tokoh senior ke panggung politik nasional.
Tapi, menurut saya tidak. Lebih dari itu, ini harus dibaca sebagai gejala bahwa ruang publik sedang bergerak ke arena yang lebih dalam. Tepatnya, kompetisi moral. Disini, yang dipertarungkan bukan lagi hanya jabatan, akses kekuasaan, atau kedekatan dengan istana, melainkan sesuatu yang lebih halus dan lebih menentukan, yakni siapa yang paling dipercaya untuk menjelaskan keadaan. Siapa yang paling dianggap punya kejernihan membaca masalah. Dan siapa yang ucapannya lebih bisa diterima.
Dalam kompetisi moral di ruang publik, yang diperebutkan bukan jabatan dan otoritas formal, melainkan otoritas etik, kejernihan akal, dan puncaknya kepercayaan publik. Begitu juga keunggulan tidak otomatis berada di tangan pejabat yang sedang berkuasa. Tapi keunggulan bisa datang dari orang yang dipercaya.
Jabatan memang memberi otoritas formal, tetapi tidak selalu menghadirkan wibawa moral. Seseorang bisa memegang mikrofon negara, namun gagal menyentuh kegelisahan rakyat. Sebaliknya, seseorang yang sudah tidak lagi memegang jabatan justru bisa tampil lebih meyakinkan karena ia berbicara tanpa beban protokol, tanpa kehati-hatian birokratik yang berlebihan, dan tanpa kewajiban untuk selalu terdengar aman.
Pada titik inilah JK menemukan relevansinya. Ia tidak hadir sebagai oposisi formal. Ia juga tidak tampil sebagai tokoh yang secara terbuka sedang menyiapkan comeback elektoral. Namun justru karena itu, kata-katanya terdengar lebih merdeka. Ia berbicara dengan posisi yang tidak terikat, dan dalam politik, kemerdekaan posisi sering kali melahirkan kemerdekaan nada.
Dari alasan itulah, setiap pernyataan JK tidak dibaca semata sebagai komentar, melainkan sebagai suara dari pengalaman panjang, dari intuisi politik yang teruji, dan dari naluri kenegaraan yang tidak lagi sibuk menjaga citra kekuasaan.
Karena itu, terlalu sederhana jika fenomena ini hanya disebut sebagai “JK rebound”. Bila pun rebound, yang bangkit bukan politik elektoralnya, melainkan otoritas moralnya. JK sedang kembali penting sebagai rujukan, bukan karena ia memegang kekuasaan, tetapi karena publik merasa ada bobot dalam ucapannya.
Iaia terdengar seperti seseorang yang tidak sedang menjual harapan, tetapi sedang mengingatkan kenyataan. Dan di tengah suasana politik yang sering kebanyakan slogan, suara seperti itu tentu mudah mendapat tempat.
Disinilah JK menemukan momen yang tepat. Apa yang dilakukan JK itu tidak bisa dilepaskan dari problem lain. Yaitu, problem semakin terbukanya ruang kosong dalam artikulasi moral pemerintahan. Pemerintah boleh saja bekerja keras. Program boleh jalan. Diplomasi boleh berlangsung. Namun, dalam era demokrasi yang sangat bergantung pada persepsi, kerja saja tidak cukup. Kerja harus mampu diterjemahkan menjadi narasi yang meyakinkan. Kebijakan harus hadir sebagai bahasa yang dipahami. Kepemimpinan harus terasa, bukan hanya diumumkan.
Persoalannya, di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah kerap terlalu sibuk mengelola administrasi kekuasaan tetapi lupa mengelola resonansi moralnya. Bahasa resmi negara sering terlalu aman, terlalu teknokratis, terlalu steril dari sentuhan batin publik. Ketika rakyat sedang cemas oleh harga kebutuhan pokok, ancaman krisis energi, tekanan ekonomi, dan ketegangan geopolitik, mereka tidak hanya menunggu pernyataan resmi. Mereka menunggu suara yang bisa menjelaskan: apa yang sesungguhnya sedang terjadi, seberapa serius ancamannya, dan bagaimana negara seharusnya bersikap.
Jika suara yang paling terdengar justru datang dari seorang mantan pejabat, maka itu menunjukkan satu hal penting: ada ruang yang belum sepenuhnya diisi oleh kekuasaan aktif. Dan ruang kosong dalam politik hampir tak pernah dibiarkan lama-lama tetap kosong. Ia akan segera diisi oleh mereka yang dianggap lebih cakap, lebih jernih, atau lebih dipercaya.
Di sinilah membaca JK menjadi menarik. Ia bukan hanya sedang bicara. Ia sedang mengisi kekosongan. Ia menawarkan apa yang terasa mulai langka dalam komunikasi politik kita. Yaitu, ketegasan yang tidak gaduh, kritik yang tidak murahan, dan peringatan yang tidak terdengar seperti kepanikan. Gaya bicaranya ringkas, praktis, dan langsung ke inti. Ia tidak memerlukan retorika berlapis-lapis untuk terdengar serius.
Lalu, apakah ini pertanda mulai runtuhnya kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo? Belum tentu. Selain terlalu dini, juga terlalu simplistis, bila setiap menguatnya figur di luar pemerintah langsung dibaca sebagai gejala ambruknya legitimasi pemerintah. Minimal, dari temuan sebuah lembaga survei per bulan Maret lalu, Prabowo berada dalam tingkat kepuasaan yang cukup tinggi, yaitu 79,9%. Ini angka tingkat kepuasaan yang cukup tinggi. Meskipun, pada saat ditanya soal elektabilitas, Prabowo dipastikan jauh dibawah angka itu. Mungkin antara 30% sampai 40% an.
Karena itu, bagi pemerintah, fenomena JK ini seharusnya dibaca bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin. Bahwa kekuasaan tidak cukup dijaga dengan mesin birokrasi, tetapi juga dengan kualitas akal sehat yang dipancarkan kepada publik. Bahwa komunikasi politik bukan sekadar urusan juru bicara, melainkan urusan kepemimpinan itu sendiri. Bahwa rakyat tidak hanya ingin diyakinkan, bahwa negara bekerja, tetapi juga ingin merasa bahwa negara memahami kegelisahan mereka.
Maka, membaca JK dalam kompetisi moral di ruang publik sesungguhnya adalah membaca satu kenyataan yang lebih besar: bahwa hari ini bangsa sedang haus pada suara yang tidak sekadar resmi, tetapi juga waras. Tidak sekadar berwenang, tetapi juga berbobot. Tidak sekadar hadir, tetapi juga menuntun. Nah, JK muncul sebagai salah satu jawaban atas kebutuhan itu. Ia memang sudah tak lagi berada di pusat kekuasaan, tapi dia berhasil menjadi pusat rujukan. Ia mungkin tak punya kekuasaan, tapi ia punya kepercayaan.
Boleh jadi, ini mungkin fakta pahit yang dirasa sekarang. Ini bukan soal isu kembalinya JK, melainkan kembalinya kebutuhan publik terhadap kepercayaan dan kewarasan. Dan inilah tantangan sesungguhnya buat pemerintah saat ini. Presiden Prabowo butuh jubir-jubir handal yang kredibel untuk menjelaskan sekaligus menerjemahkan seluruh program besarnya.
Sehingga, kehadiran para jubir tersebut mampu memenangkan kompetisi moral itu dengan kejernihan, empati, dan kualitas penjelasan yang memadai. Dan bukan sebaliknya menjadi jubir yang justru menjadi beban presiden. Jika tidak, suara-suara seperti JK akan terus menemukan momentumnya. Termasuk, akan munculnya JK JK yang lain.
*Toto Izul Fatah* – (Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSi Denny JA/Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat)
