BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis ekologis akibat perubahan iklim dan ketidakpastian distribusi pangan dunia akibat gejolak geopolitik.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menyoroti persoalan ketahanan pangan yang menjadi isu strategis, terutama di tengah dinamika geopolitik global, serta perubahan iklim.
“Ketahanan pangan hari ini tidak lagi sekedar persoalan produksi, tetapi telah menjadi isu strategis yang sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global dan perubahan iklim yang semakin ekstrem,” kata Titiek Soeharto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (7/4/2026).
Hingga awal April 2026, DPR terus mendorong pemerintah untuk memastikan stok pangan tetap aman dan tidak memberikan tekanan bagi petani maupun konsumen
Ia menjelaskan, saat ini Indonesia dihadapkan pada ancaman nyata perubahan iklim yang telah mengganggu pola tanam, meningkatkan risiko gagal panen, serta menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan.
“Prediksi terjadinya El Nino 2026 menjadi alarm serius bagi kita semua, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan nasional, terutama padi,” ujar Titiek.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengatakan ketegangan geopolitik global, termasuk potensi ekskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, berpotensi memicu gangguan rantai pasok global, termasuk lonjakan harga energi, serta kenaikan harga pangan dunia.
Terlebih berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO menunjukkan bahwa harga pangan global naik 2,4 persen pada Maret dibandingkan bulan sebelumnya.
“Kenaikan ini didorong oleh melonjaknya biaya energi akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah. Kondisi ini tentu akan berdampak langsung terhadap biaya produksi dalam negeri, distribusi pangan, hingga stabilitas harga di tingkat konsumen,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, kata Titiek, Komisi IV DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat luas. (jim)
