BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) kembali menuai sorotan. Di tengah harapan efisiensi dan peningkatan laba pasca-merger, perusahaan pelat merah itu justru dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan, bahkan dianggap membebani pelaku usaha dengan tarif pelabuhan yang tinggi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengatakan penggabungan sejumlah entitas Pelindo semestinya berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi operasional. Namun, berdasarkan data yang ia pelajari, capaian tersebut belum terlihat.
“Sebelum merger, laba Pelindo pada 2018 bisa mencapai Rp5,2 triliun. Setelah merger, justru hanya berada di kisaran Rp3 hingga Rp4 triliun. Harapannya meningkat, tapi faktanya tidak signifikan, bahkan cenderung turun,” ujar Anam, Senin (6/4/2026).
Selain kinerja laba, Anam juga menyoroti tingginya biaya logistik domestik yang dinilai tidak rasional. Ia membandingkan ongkos pengiriman laut dalam negeri dengan rute internasional yang justru lebih murah.
Menurut dia, biaya pengiriman dari Belawan ke Jakarta bisa lebih mahal dibandingkan pengiriman dari Singapura ke Amerika Serikat.
“Ini ironi. Jalur domestik seharusnya lebih efisien, tapi kenyataannya justru lebih mahal,” katanya.
Ia menambahkan, tarif pelabuhan di Indonesia juga termasuk yang tertinggi di kawasan Asia. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat daya saing produk nasional di pasar global.
Padahal, merger Pelindo sebelumnya dirancang sebagai langkah strategis untuk memperkuat jaringan logistik nasional, meningkatkan efisiensi, serta menekan biaya distribusi barang.
Dengan dominasi Pelindo dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia, Anam menilai muncul potensi praktik monopoli yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan efisiensi.
“Sudah menguasai pelabuhan di seluruh Indonesia, tapi cara kerjanya masih seperti zaman kolonial. Ini yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengelolaan pelabuhan seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui tarif yang terjangkau serta sistem logistik yang efisien.
Sorotan DPR ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan manajemen Pelindo untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Tanpa pembenahan serius, tingginya biaya pelabuhan berpotensi terus menjadi beban bagi perekonomian nasional. (Asim)
