BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah ketidakpastian pasar energi global yang masih bergejolak, pemerintah memilih menahan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik. Keputusan ini mendapat dukungan dari parlemen yang menilai langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, mengapresiasi kebijakan pemerintah mempertahankan harga BBM. Ia menilai keputusan itu tepat karena didukung kondisi Indonesia Crude Price (ICP) yang hingga akhir Maret 2026 masih berada di kisaran US$ 68 per barel, di bawah asumsi APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel.
“Dengan posisi ICP yang masih terkendali, kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM adalah langkah yang tepat dan terukur,” ujar Beniyanto, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, fluktuasi harga minyak global yang terjadi setiap hari tidak serta-merta berdampak langsung terhadap ICP. Hal ini karena ICP dihitung berdasarkan rata-rata harga dalam periode tertentu, sehingga lebih mencerminkan kondisi riil minyak Indonesia dibandingkan volatilitas jangka pendek di pasar global.
“Pergerakan harga minyak global tidak otomatis membuat ICP melonjak jauh di atas asumsi APBN. Ini menjadi indikator bahwa ruang fiskal pemerintah masih relatif terjaga,” katanya.
Menurut Beniyanto, kebijakan mempertahankan harga BBM juga mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi global. Stabilitas harga energi dinilai krusial untuk mencegah lonjakan biaya hidup dan menjaga inflasi tetap terkendali.
“Pemerintah menunjukkan komitmen bahwa stabilitas harga BBM tetap menjadi prioritas agar masyarakat tidak terbebani oleh gejolak harga energi dunia,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan lifting minyak dan gas (migas) sebagai strategi memperkuat penerimaan negara dari sektor energi. Dengan optimalisasi produksi, potensi kenaikan harga minyak global dapat diimbangi melalui peningkatan pendapatan negara.
Di sisi lain, pemerintah juga didorong untuk terus memperkuat efisiensi energi nasional. Upaya tersebut antara lain melalui penghematan konsumsi BBM, penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) secara selektif, serta percepatan implementasi program biodiesel B50 guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Beniyanto menilai kombinasi kebijakan tersebut dapat menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap dinamika harga minyak global yang sangat dipengaruhi faktor geopolitik dan permintaan pasar. Penguatan fondasi ketahanan energi, kata dia, menjadi kunci agar kebijakan stabilisasi harga BBM dapat terus berlanjut secara berkelanjutan. (Asim)
