BERITABUANA.CO, JAKARTA — Dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyaluran kredit berbunga rendah melalui Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada tata kelola dan mitigasi risiko di lapangan.
Konsultan keuangan sekaligus pendiri Dahlan Consultant, Asep Dahlan, mengatakan bahwa skema kredit dengan bunga hanya 6% per tahun berpotensi menjadi solusi konkret untuk menekan praktik pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membebani masyarakat kecil.
“Ini kebijakan progresif. Dengan bunga rendah, masyarakat desa memiliki alternatif pembiayaan yang lebih sehat dan produktif dibandingkan pinjaman informal atau ilegal yang seringkali menjerat,” ujar pria yang akrab disapa Kang Dahlan itu, dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).
Ia menilai, keberadaan KopDes Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil di pedesaan yang selama ini kesulitan mengakses kredit perbankan.
Namun demikian, Kang Dahlan mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh rendahnya bunga, tetapi juga oleh kualitas penyaluran dan pengawasan. Tanpa sistem manajemen risiko yang baik, kredit murah justru berpotensi menimbulkan kredit macet dalam skala luas.
“Risiko utama dari kredit berbunga rendah adalah moral hazard dan lemahnya seleksi debitur. Jika tidak ada pendampingan dan verifikasi usaha yang memadai, ini bisa menjadi beban baru bagi koperasi,” katanya.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan adanya pelatihan manajemen keuangan bagi pengelola koperasi serta edukasi kepada masyarakat penerima kredit. Selain itu, digitalisasi sistem pencatatan dan monitoring pinjaman juga dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Kang Dahlan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem pembiayaan desa agar program ini berkelanjutan.
“Kalau dikelola dengan baik, ini bukan hanya soal kredit murah, tapi bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa. Namun jika tidak disiplin, risikonya bisa sistemik di tingkat lokal,” ujarnya lagi.
Sebagai kesimpulan, Kang Dahlan memandang kebijakan ini sebagai peluang besar untuk mempercepat pemerataan ekonomi, tetapi tetap memerlukan pengawasan ketat dan tata kelola profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan risiko baru.
Dahlan Consultant merupakan firma konsultan yang bergerak di bidang jasa konsultasi keuangan dan pengembangan strategi bisnis di Indonesia. Bahkan, firma ini memperluas layanan dengan membuka konsultasi khusus bagi masyarakat yang terjerat kasus pinjaman online (pinjol), termasuk yang menghadapi tekanan penagihan hingga dugaan praktik ilegal. (Ery)
