BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah mulai mendorong pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan sebagai solusi keterbatasan lahan sekaligus mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah awalnya adalah pembangunan rumah susun berbasis Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi langkah PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan membangun hunian vertikal di area sekitar Stasiun Manggarai. Menurut dia, proyek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung target penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat.
“Presiden Prabowo kokoh dalam komitmennya dan sejak awal meyakini bahwa keluarga yang sehat itu berawal dari rumah yang baik, dan masyarakat yang berdaya itu berawal dari rumah yang sejahtera,” kata AHY saat menghadiri peluncuran pembangunan hunian vertikal Manggarai di Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026).
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.
AHY menjelaskan, pengembangan sektor perumahan tidak hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal layak bagi masyarakat, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional.
Menurut dia, pembangunan sektor perumahan berpotensi menggerakkan setidaknya 180 jenis industri, mulai dari industri konstruksi, material bangunan, hingga berbagai sektor pendukung lainnya.
“Ini peluang yang sangat konkret. Dari sektor perumahan saja bisa berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena melibatkan banyak industri,” ujar AHY.
Namun demikian, AHY menekankan bahwa keberhasilan program perumahan nasional sangat bergantung pada ketersediaan lahan yang siap dibangun, memiliki status hukum jelas, dan bebas dari sengketa.
Karena itu, pemerintah mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk membangun ekosistem perumahan terpadu, termasuk kementerian yang menangani pertanahan, pekerjaan umum, transportasi, hingga kawasan permukiman.
Dalam konteks perkotaan, AHY menilai pembangunan hunian vertikal menjadi solusi penting untuk menjawab keterbatasan lahan di kota besar yang semakin padat.
Ia menjelaskan, konsep hunian vertikal berbasis TOD memungkinkan masyarakat tinggal lebih dekat dengan transportasi publik dan pusat aktivitas ekonomi sehingga mobilitas menjadi lebih efisien.
“Diperkirakan sekitar 70 persen masyarakat dunia, termasuk Indonesia, akan hidup dan beraktivitas di kota-kota. Tantangannya, lahan sangat terbatas sehingga pendekatannya adalah hunian vertikal,” kata AHY.
Menurut dia, konsep tersebut telah diterapkan di banyak kota modern di dunia sebagai model pembangunan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
AHY juga mengapresiasi KAI yang dinilai memiliki banyak aset strategis di berbagai kota di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan hunian berbasis transportasi publik.
“Terima kasih kepada PT KAI yang memiliki aset di berbagai lokasi utama yang sangat potensial untuk pengembangan kawasan seperti ini,” ujar AHY. (Ery)
