BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat kembali memicu lonjakan volatilitas harga minyak dunia, dengan eskalasi konflik di Timur Tengah yang memunculkan kekhawatiran serius terhadap terganggunya jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz—salah satu urat nadi perdagangan minyak global.
Situasi ini berpotensi mendorong harga minyak mentah Indonesia (ICP) melampaui asumsi APBN 2026 yang dipatok sebesar US$70 per barel, memberikan tekanan berat terhadap fiskal negara dan stabilitas ekonomi nasional.
Untuk itu, anggota Komisi VI DPR Christiany Eugenia Paruntu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2026) menegaskan perlunya langkah antisipatif yang segera diperkuat, terutama oleh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi energi nasional.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi pada impor minyak mentah, BBM, dan LPG, dengan nilai mencapai sekitar US$15 miliar atau setara lebih dari Rp250 triliun per tahun. Ketergantungan pada pasokan dari kawasan Timur Tengah membuat negara sangat sensitif terhadap gejolak harga global.
“Setiap kenaikan harga minyak mentah di atas asumsi APBN dapat berdampak langsung pada peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi,” ujar Christiany.
Menurut politikus Partai Golkar itu, jika harga minyak dunia melonjak hingga mendekati US$80–100 per barel sebagaimana diproyeksikan sejumlah analis global, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, serta inflasi domestik berpotensi meningkat tajam.
“Kita tidak boleh lengah. Stabilitas energi adalah fondasi stabilitas ekonomi nasional,” tambahnya.
Christiany juga menyoroti pentingnya menjaga kecukupan stok dan kelancaran distribusi, terutama menjelang periode Ramadan dan IdulFitri di mana konsumsi energi masyarakat meningkat signifikan. Penguatan cadangan operasional, diversifikasi sumber impor, serta optimalisasi kilang domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.
Menutup pernyataannya, Christiany menegaskan komitmennya di Komisi VI DPR untuk terus mengawal kebijakan ketahanan energi nasional. Ia berharap pemerintah dan Pertamina dapat bersinergi secara erat menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di Indonesia, sehingga masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak geopolitik global dan tekanan ekonomi yang lebih luas. (Asim)
