BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan Indonesia memasuki fase krusial dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi strategis yang berdampak nyata. Pernyataan itu disampaikan menyusul pembahasan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026, yang menyoroti urgensi hilirisasi, penguatan sektor riil, dan konsolidasi kebijakan investasi jangka panjang.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2/2026), Misbakhun mengatakan Indonesia tidak lagi cukup mengejar angka pertumbuhan, melainkan harus memastikan investasi mampu menciptakan industri baru, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.
“Indonesia membutuhkan investasi yang memberi dampak nyata, menciptakan industri, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas nasional. Ini yang harus menjadi fokus agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan, Misbakhun menekankan momentum global saat ini menuntut respons cepat dan terukur. Menurut dia, dinamika geopolitik dan kompetisi rantai pasok dunia mendorong setiap negara memperkuat basis industri domestik, khususnya di sektor energi, mineral kritis, pangan, dan teknologi.
Ia menilai Indonesia mulai memiliki kerangka yang lebih terstruktur dalam mengelola investasi jangka panjang, salah satunya melalui kehadiran Danantara Indonesia sebagai platform investasi nasional.
“Kehadiran Danantara memberi sinyal bahwa negara mulai membangun mekanisme yang lebih sistematis untuk menghubungkan kebutuhan industri, pembiayaan, dan minat investor. Ini langkah penting, karena proyek strategis membutuhkan institusi yang mampu mengawal dari perencanaan sampai eksekusi,” kata Misbakhun.
Dalam forum tersebut, Danantara memaparkan pipeline investasi lintas sektor, mulai dari hilirisasi mineral, energi baru dan terbarukan, agrikultur modern, hingga infrastruktur digital. Bagi Misbakhun, pendekatan yang menempatkan investasi sebagai penggerak industrialisasi dan penciptaan nilai tambah merupakan arah kebijakan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi nasional saat ini.
Namun, ia mengingatkan bahwa ekspektasi publik terhadap lembaga penggerak investasi negara sangat tinggi. Profesionalisme, tata kelola yang transparan, dan capaian konkret menjadi ukuran utama keberhasilan.
“Tantangannya sekarang adalah pembuktian. Bukan hanya desain kebijakan, tetapi realisasi proyek yang berjalan, industri yang tumbuh, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Di situ kredibilitas akan terbentuk,” ujarnya.
Misbakhun menekankan, pasca Indonesia Economic Outlook 2026, pemerintah dan pemangku kepentingan harus mempercepat implementasi investasi strategis yang telah dirancang. Ia menilai investasi tidak boleh berhenti sebagai target realisasi tahunan, tetapi harus diposisikan sebagai instrumen transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, teknologi, dan produktivitas.
Keberhasilan agenda tersebut, menurut dia, sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, serta mitra global. Tanpa konsistensi eksekusi dan penguatan tata kelola, peluang pertumbuhan berkelanjutan berisiko terhambat.
Dengan arah kebijakan yang semakin jelas, investasi kini ditempatkan sebagai fondasi pembangunan industri nasional, sebuah strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. (Asim)
