BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bahwa sorotan publik terhadap sosok Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang belakangan ramai diperbincangkan warganet merupakan hal yang wajar di era keterbukaan informasi saat ini.
Ujang berpandangan, dalam struktur pemerintahan, pembagian peran antara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Seskab, dan para menteri lainnya sejatinya ditujukan untuk memastikan jalur komunikasi antara Presiden, jajaran kabinet, dan masyarakat dapat berjalan secara efektif.
“Pada prinsipnya itu soal berbagi tugas. Seskab punya peran penting dalam memastikan komunikasi dan koordinasi antara Presiden dengan para menteri maupun dengan publik berjalan baik,” kata Ujang kepada awak media, di Jakarta, Selasa (3/1/2026).
Sebelumnya, diberitakan Teddy baru-baru ini mengunggah video dirinya di laman akun instagramnya bekerja hingga larut malam, yang langsung mendapat banyak komentar positif dari warganet. Setidaknya, sekitar seribu warganet memberikan respon positifnya di kolom komentar Teddy.
Menurutnya, penilaian terhadap Seskab Teddy sangat bergantung pada cara pandang publik. Ada yang memandang positif, namun ada pula yang menilai sebaliknya. Meski demikian, Ujang menegaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Seskab Teddy tetap sah dan wajar selama dijalankan atas mandat Presiden.
“Kalau memang itu diminta Presiden untuk mengoordinasikan dan membangun komunikasi yang efektif, ya itu sah-sah saja dan baik-baik saja,” ujarnya.
Ujang juga menekankan bahwa posisi Seskab yang melekat dengan Presiden menjadikannya sebagai salah satu penyalur utama komunikasi Presiden kepada para menteri dan, dalam batas tertentu, kepada publik. Karena itu, sambungnya, kemampuan komunikasi yang baik menjadi faktor penting yang harus selalu dijaga.
“Tentu dengan catatan tetap ada sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga lain yang masing-masing juga memiliki saluran komunikasi sendiri, baik melalui humas, juru bicara, maupun menterinya langsung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ujang juga menyoroti konteks era media sosial yang membuat publik kerap mengaitkan kinerja pejabat publik dengan aktivitas dan publikasi di ruang digital. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berlaku bagi Seskab, tetapi juga bagi para menteri dan pejabat negara lainnya.
“Sekarang ini kita berada di era media sosial. Kalau tidak ada publikasi, sering kali dianggap tidak bekerja. Ini sudah menjadi keniscayaan bagi pejabat publik,” ungkapnya.
Namun demikian, Ujang mengingatkan agar publikasi yang dilakukan tetap proporsional dan berbasis kinerja. Konten yang ditampilkan harus menonjolkan substansi kerja.
“Yang terpenting, postingan atau publikasinya tidak berlebihan, sewajarnya, dan terkait langsung dengan kinerja. Kalau wajar dan berbasis kinerja, itu justru akan menjadi nilai tambah atau poin positif. Tapi kalau dinilai berlebihan, publik tentu akan punya catatan tersendiri,” pungkasnya. (Kds)
