BERITABUANA.CO, JAKARTA — Guncangan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) selama dua hari berturut-turut menjadi peringatan serius bagi stabilitas pasar modal Indonesia. Di tengah tekanan global dan kepanikan investor, Presiden Prabowo Subianto merespons dengan mendorong reformasi struktural jangka panjang guna memperkuat fondasi dan tata kelola bursa nasional.
Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo yang mencakup percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pengetatan ketentuan free float, serta penguatan peran investor institusional domestik.
Menurut Bambang, kebijakan tersebut menunjukkan respons yang terukur dan tidak bersifat reaktif semata terhadap gejolak pasar, melainkan koreksi mendasar atas kerentanan struktural yang telah lama membayangi pasar modal Indonesia.
“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan visioner. Ini bukan langkah jangka pendek untuk meredam kepanikan, tetapi reformasi struktural guna memperbaiki tata kelola bursa dan memulihkan kepercayaan investor,” ujar Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Gejolak IHSG dalam sepekan terakhir dipicu oleh evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap metodologi free float saham di Indonesia. MSCI memutuskan untuk menghentikan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), Number of Shares (NOS), serta penambahan konstituen dan penyesuaian indeks lintas segmen hingga Februari 2026.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran penurunan bobot Indonesia di Indeks MSCI Emerging Markets, bahkan risiko reklasifikasi menjadi pasar frontier jika tidak ada perbaikan signifikan.
Tekanan tersebut tercermin di lantai bursa. Pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026), IHSG anjlok hingga menembus ambang trading halt sebesar 8 persen. Dalam dua hari perdagangan, indeks sempat merosot ke kisaran level 7.000 sebelum kembali menguat ke area 8.000-an. Krisis kepercayaan ini berujung pada pengunduran diri Direktur Utama BEI, Iman Rachman, yang menyatakan tanggung jawab moral atas kondisi pasar.
Bambang Soesatyo, yang juga pernah menjabat Ketua DPR RI, menilai keputusan Presiden Prabowo menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen sebagai sinyal kuat reformasi tata kelola pasar modal. Menurutnya, ketentuan tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan Thailand, serta lebih progresif dibandingkan Singapura, Filipina, dan Inggris yang masih menetapkan batas sekitar 10 persen.
“Selama ini kita menghadapi likuiditas semu. Kapitalisasi pasar besar, tetapi saham yang benar-benar beredar di publik sangat terbatas. Ketika sentimen global memburuk, pasar langsung goyah. Free float 15 persen adalah koreksi penting agar harga saham lebih mencerminkan mekanisme pasar yang sehat,” kata dia.
Meski demikian, Bambang mengingatkan agar kebijakan peningkatan free float dilakukan secara terukur dan diawasi ketat, khususnya bagi emiten dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Tanpa pengawasan, kebijakan ini berpotensi memicu tekanan jual mendadak yang justru menambah volatilitas pasar.
Sotori Rencana Pemerintah Nailan Batas Investasi
Selain itu, Bambang juga menyoroti rencana pemerintah menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen. Kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat basis investor domestik jangka panjang dan mengurangi ketergantungan terhadap aliran dana asing yang cenderung volatil.
“Di banyak negara anggota OECD, investor institusional domestik menjadi penopang utama pasar saham saat tekanan global meningkat. Dengan porsi dana pensiun dan asuransi yang lebih besar, pasar modal kita memiliki bantalan yang lebih kuat,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Bambang juga menegaskan pentingnya percepatan demutualisasi BEI, agenda lama yang dinilai tidak bisa lagi ditunda. Demutualisasi diyakini dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola dan anggota bursa, memperkuat independensi pengawasan, serta membuka peluang masuknya investor strategis, termasuk sovereign wealth fund seperti Danantara.
“Pasar modal adalah cermin kepercayaan. Ketika tata kelola diperbaiki dan arah kebijakan jelas, investor akan kembali. Arahan Presiden Prabowo mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun pasar modal yang adil, transparan, dan kompetitif,” pungkas Bambang Soesatyo. (Ery)
