BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) menuai perhatian luas di tengah masyarakat. Di tengah munculnya berbagai pertanyaan mengenai legalitas, tata kelola, dan urgensi pembentukannya, Komisi X DPR RI memastikan akan memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk meminta penjelasan resmi terkait proyek tersebut.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, hingga saat ini DPR belum pernah membahas rencana pendirian URI dalam rapat kerja maupun agenda resmi bersama pemerintah. Karena itu, Komisi X akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan secara komprehensif mengenai konsep pendirian universitas tersebut.
“Komisi X DPR RI akan meminta Kemendiktisaintek memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai konsep, landasan hukum, tata kelola, sumber pendanaan, serta arah pengembangan URI,” kata Hetifah, Jumat (24/7/2026).
Menurut Hetifah, DPR juga belum memperoleh penjelasan formal mengenai desain kelembagaan, mandat, mekanisme penyelenggaraan, hingga kebutuhan anggaran yang akan digunakan dalam pembentukan Universitas Republik Indonesia.
Ia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui alasan strategis pemerintah mendirikan URI, termasuk manfaat yang akan diberikan bagi sistem pendidikan tinggi nasional serta perbedaannya dibandingkan perguruan tinggi yang telah lebih dahulu berdiri.
Hetifah juga mengingatkan agar pembentukan institusi baru tersebut tidak memunculkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi fungsi, maupun fragmentasi dalam tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia.
“Setiap institusi baru harus mampu memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang sudah ada, bukan justru menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Meski demikian, Komisi X DPR RI menyatakan tetap mendukung berbagai inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memperkuat pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Namun, menurutnya, setiap kebijakan harus dibangun di atas dasar hukum yang jelas, disusun secara transparan, serta menjadi bagian dari peta jalan pembangunan pendidikan nasional.
URI Jadi Sorotan Publik
Polemik mengenai Universitas Republik Indonesia mencuat setelah pemerintah mengumumkan rencana membangun 10 URI sebagai institusi pendidikan yang dirancang untuk mencetak calon pemimpin bangsa melalui skema beasiswa penuh.
Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto yang telah dilantik sebagai Gubernur URI menjelaskan, pemerintah berencana mengintegrasikan sejumlah program pendidikan unggulan, termasuk Sekolah Garuda, ke dalam ekosistem Universitas Republik Indonesia.
Selain itu, pemerintah menyebut URI akan menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka di luar negeri serta melibatkan dosen dan tenaga pengajar dari dalam maupun luar negeri guna meningkatkan kualitas pendidikan.
Namun, rencana tersebut memunculkan beragam pertanyaan dari kalangan akademisi, legislator, hingga masyarakat. Sejumlah isu yang menjadi sorotan antara lain dasar hukum pembentukan URI, kebutuhan anggaran, mekanisme penyelenggaraan, hingga posisi universitas baru tersebut di tengah ratusan perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah beroperasi.
Rencana pemanggilan Kemdiktisaintek oleh Komisi X DPR RI pada masa sidang mendatang diperkirakan menjadi momentum penting untuk memberikan kejelasan kepada publik. Penjelasan pemerintah diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan mengenai tujuan, desain kelembagaan, serta kontribusi nyata Universitas Republik Indonesia terhadap masa depan pendidikan tinggi nasional. (Asim)
