BERITABUANA.CO, JAKARTA – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow menolak pengembalian pemilihan kepala daerah(Pemilukada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) . Pilkada melalui DPRD disebut dia hanya akan memperkuat cengkeraman oligarki dan mempermudah para cukong untuk “membeli” kepemimpinan daerah dengan harga yang lebih “murah” di meja makan para petinggi partai.
Lebih penting lagi kata Jeirry, kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kalkulasi penghematan anggaran yang semu dan menyesatkan tersebut dari elit politik dan partai.
“Tepi Indonesia menilai alasan menekan “ongkos politik” untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah sebuah penyesatan logika publik. Masalah ongkos politik mahal itu akarnya ada pada perilaku elit dan tata kelola partai politik sendiri, bukan pada sistem pemilihan langsungnya,” kata Jeirry lewat keterangan tertulis yang diterima www.beritabuana.co di Jakarta, Selasa (30/2025).
Sehingga disebutkan, mengubah sistem menjadi tidak langsung tak akan menghapus politik uang, melainkan hanya melakukan lokalisasi korupsi. Transaksi gelap yang tadinya menyasar massa, kini cukup dilakukan di ruang-ruang tertutup antar-elit fraksi dan elit partai.
“Ini jauh lebih berbahaya bagi integritas demokrasi,”tegasnya.
Selanjutnya dia mengatakan, para elit yang menyuarakan kembali ke DPRD saat ini sebenarnya tidak punya posisi etik (“moral standing”) untuk bicara soal politik uang. Mengapa? Karena selama ini merekalah pelaku sekaligus penikmat dari praktik politik uang dalam sistem Pilkada kita.
Sehingga kata Jeirry , sangat ironis dan munafik ketika mereka menggunakan “politik uang” sebagai alasan untuk mencabut hak rakyat, padahal mereka sendiri yang melanggengkan praktik tersebut. Alasan ini otomatis batal secara etik; mereka yang menciptakan masalah, lalu rakyat yang dihukum dengan kehilangan hak suaranya.
Dia menegaskan, pilkada langsung adalah mandat reformasi untuk memutus rantai “praktek dagang sapi” yang dulu masif terjadi di DPRD. Mengembalikan pemilihan ke DPRD adalah sebuah “setback” atau kemunduran luar biasa.
“Kita akan kembali ke era di mana kepala daerah hanya menjadi “sandera” atau petugas partai di daerah. Hubungan akuntabilitas kepada rakyat akan putus, digantikan oleh hubungan balas budi kepada pimpinan partai di tingkat pusat dan daerah,” kata Jeirry.
Dia meminta, supaya tidak menjadikan biaya politik sebagai alasan untuk merampas kedaulatan. Jika Pilkada dianggap mahal, solusinya adalah digitalisasi pemilu (e-voting/e-recap), reformasi pendanaan parpol, dan penegakan hukum yang galak terhadap pelaku politik uang.
“Jangan rakyat yang dikambinghitamkan. Rakyat sudah makin baik dengan hak pilih langsung sejak 2005, jangan lagi dipaksa kembali menjadi penonton dalam menentukan nasib daerahnya sendiri,” pungkasnya.
Seperti diketahui, saat ini sedang bergulir wacana dari sejumlah elit partai politik, yang mengusulkan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD dengan alasan efisiensi anggaran dan menekan politik uang. (Asim)
