BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin berharap pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam mengantisipasi dampak dari konflik Israel-Iran.
Ia juga mengingatkan, agar pemerintah aktif mendorong gencatan senjata melalui keanggotaan Indonesia di organisasi-organisasi dunia.
“Paling tidak di Asean misalnya negara-negara Islam di dunia dan juga di PBB,” kata Nurul dalam acara diskusi dialektika, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (26/6/2025).
Nurul juga mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri.
Termasuk, mencegah penyebaran paham ekstrem melalui ruang digital. Selain itu, sambung Nurul, dampak terburuk dari perang sudah seharusnya digaungkan semua pihak, khususnya orang yang aktif dalam politik maupun media.
“Setiap individu yang konsern pada perdamaian di muka bumi ini seharusnya dan selayaknya lah kita menyuarakan dampak dari perang itu seperti apa,” ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Bagi Nurul, langkah-langkah ini perlu dilakukan supaya perang bisa diminimalkan. Terpenting, tidak ada lagi konflik yang merusak secara kemanusiaan.
Selain dari pemerintahan, Nurul memastikan Legislatif akan mendorong penguatan diplomasi Parlemen untuk membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan.
“DPR RI akan melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik global,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik di tengah eskalasi konflik global saat ini.
Menurutnya, dalam situasi yang rawan seperti ini, pemerintah dituntut untuk tidak gegabah mengeluarkan kebijakan yang bisa memicu kesalahpahaman atau bahkan polarisasi di dalam negeri.
“Saya kira pemerintah juga tentu harus memiliki kemampuan yang signifikan untuk memelihara kepercayaan publik terhadap dirinya,” sebutnya.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan atau mengundang polarisasi,” tegas Khairul.
Ia juga mendorong adanya sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, DPR, dan para pemikir kebijakan lainnya, untuk duduk bersama dan berdiskusi secara jernih dalam menyusun strategi nasional yang tangguh menghadapi gejolak global.
“Kita tidak menginginkan konflik itu terjadi, tapi kita juga tidak bisa abai. Ini saatnya semua pihak bersatu memperkuat fondasi dalam negeri,” pungkasnya. (Jal)
