Legislator PKS Dukung Pemblokiran Rekening Bandar Narkoba, Soroti Keterbatasan BNN Daerah

by
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi (paling kiri) saat mengikuti Raker Komisi III DPR RI dengan Korlantas Polri. (Foto: Istimewa)

BERITBUANA.CO, JAKARTA — Dalam upaya memperkuat pemberantasan narkotika, anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemblokiran rekening milik jaringan narkoba. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai strategi ampuh yang harus segera diintensifkan di tingkat nasional.

“Kalau perusahaan saja bisa mati karena rekeningnya ditutup, apalagi jaringan narkoba,” ujar Habib Aboe dalam pernyataannya saat melakukan kunjungan spesifiknya, ke Kalimanta Timur (Kaltim) belum lama ini.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur, Brigjen. Pol. Rudi Hartono, yang meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Bareskrim Polri untuk menutup akses keuangan jaringan narkotika yang terdeteksi.

“Tutup jalurnya. Jangan kasih kesempatan buka lagi. Kalau dibuka, nanti jadi bahan negosiasi,” tambah Habib Aboe, politikus Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) itu seraya juga menekankan bahwa strategi finansial seperti ini telah terbukti efektif dalam menghentikan aktivitas entitas bermasalah di sektor lain.

Ia lantas mendorong pendekatan serupa diterapkan lebih sistematis terhadap kejahatan narkotika yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.

Selain dukungan terhadap pemblokiran rekening, Habib Aboe juga menyoroti keterbatasan fasilitas dan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah. Ia menyebutkan kondisi balai rehabilitasi di Tanah Merah, Kalimantan Timur, yang baru-baru ini menerima sebelas pasien dari daerah pemilihannya di Kalimantan Selatan.

“Balai rehab aja ngeri-ngeri sedap, tapi Kaltim masih berdaya. Saya malah sedih lihat kondisi kantor di Kalsel,” katanya.

Meski demikian, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu mengapresiasi semangat kerja aparat di daerah, terutama di Kalimantan Timur, yang dinilainya masih kuat meski dengan keterbatasan sarana.

DPR RI, lanjut Habib Aboe, perlu mendorong penambahan anggaran dan peningkatan infrastruktur bagi lembaga-lembaga yang terlibat langsung dalam penanganan narkotika. “Jangan sampai semangat mereka patah hanya karena kurang dukungan,” ujar Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I itu. (Ery)