BERITABUANA.CO, KUPANG – Masyarakat Adat Pulau Kera meminta kepada PT. Pitoby Grup untuk menghentikan pembangunan 20 unit vila Pitoby Resort di wilayahnya.
Hal ini disampaikan perwakilan masyarakat Adat Pulau Kera, Abdullah Sapar-Dethan didampingi Arsyad Abdul Latif, Muhamad Syukur, Hamdan Saba dan Derman Sindrang dalam konferensi pers, di Resto Celebes, Senin (5/5/2025).
Dikatakan Hamdan Saba yang juga Ketua RW 13, masyarakat juga dengan tegas menolak relokasi ke wilayah manapun, karena Pulau Kera merupakan tanah leluhurnya.
“Hentikan segala intimidasi, relokasi, dan segala aktivitas di atas tanah leluhur kami oleh PT. Pitoby Grup, yang dilakukan tanpa musyawarah, diskusi dan ataupun dialog dengan kami,”jelas Hamdan Saba.
Dikatakan Hamdan Saba, masyarakat merasa terhina dan terluka, apabila Pulau Kera tidak dihargai dan diinjak-injak, dimana PT. Pitoby Grup kerjasama dengan PT. Kuatra dari Jakarta mendatangkan tukang dari suku Sund Jawa Barat, untuk mengerjakan vila tersebut di penghujung bulan April lalu.
“Kami tegaskan, leluhur kami pertama kali menginjakkan kaki dan tinggal menetap di Pulau Kera sejak tahun 1884, maka hak kepemilikan atas tanah di Pulau Kera adalah miliki kami,” tegas dia.
Menurutnya, penyerahan secara hibah wasiat melalui surat, dan secara pewarisan , dengan turut direstui oleh Raja Nisnoni (Raja Kupang).
“Kami bukan orang asing, tapi kami warga negara Indonesia dan tercatat sebagai penduduk sah NTT, dan memiliki hak pilih pada setiap Pemilu,” kata Hamdan Saba.
Untuk menjaga agar situasi tetap aman dan kondusif di Pulau Kera, ungkap Hamdan Saba, harus hindari konflik sosial dan horizontal di Pulau Kera, juga menjaga agar kawasan tetap lestari.
“Kami menolak segala bentuk intimidasi, sampai adanya penyelesaian masalah tersebut dengan sebaik-baiknya, dan segera menghentikan segala kegiatan PT, Pitoby Grup di atas tanah leluhur kami itu,” pinta Hamdan Saba. (iir)
