BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, Kaukus Muda Indonesia (KMI) menyerukan pentingnya membangun kemandirian ekonomi pribumi untuk memastikan kemakmuran rakyat dan mempertahankan kedaulatan nasional.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Senin (28/4/2025), Ketua KMI Edi Homaidi menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi dominasi asing dalam penguasaan aset strategis nasional — mulai dari sektor pertambangan, perkebunan hingga infrastruktur vital.
Menurutnya, kondisi ini memperlemah daya saing bangsa dan meningkatkan ketergantungan struktural terhadap kapital asing.
“Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, dengan menjadikan pribumi sebagai aktor utama, adalah keharusan sejarah,” kata Edi yang juga mengutip teori Dependency Andre Gunder Frank (1966) dan pemikiran Amartya Sen tentang pembangunan sebagai ekspansi kebebasan substantif, untuk menekankan perlunya reorientasi arah pembangunan ekonomi nasional.
Data yang disampaikan KMI mengacu pada studi yang diterbitkan Journal of Southeast Asian Economies (2021), yang menunjukkan lebih dari 70% investasi di sektor strategis Indonesia masih dikuasai modal asing. Sementara itu, pelaku usaha kecil-menengah (UKM) pribumi, menurut laporan tersebut, terus menghadapi hambatan dalam akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar.
Dalam respons terhadap situasi ini, lanjut Edi Homaidi, KMI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, antara lain, menyusun regulasi protektif yang membatasi kepemilikan asing atas aset strategis nasional.
Memberikan prioritas dan insentif kepada koperasi, UKM, dan wirausaha pribumi. Meningkatkan investasi dalam pendidikan, teknologi, dan inovasi untuk membangun kapasitas sumber daya manusia;
Terakhir, menguatkan peran BUMN dan mendorong pemberdayaan ekonomi lokal berbasis keunggulan daerah.
“Kita perlu belajar dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang yang secara sistematis membangun kekuatan ekonomi nasional melalui proteksi terhadap sektor vital mereka,” tambah Edi.
KMI menilai bahwa perjuangan membangun kekuatan ekonomi nasional bukan sekadar soal bisnis, melainkan soal menjaga martabat bangsa. Dalam pandangan mereka, kedaulatan ekonomi adalah fondasi bagi kedaulatan politik dan budaya.
“Saatnya Indonesia berdiri tegak, bukan hanya sebagai negara kaya sumber daya, tetapi sebagai bangsa besar yang berdaulat dalam mengelola kekayaannya untuk kesejahteraan seluruh rakyat,” pungkas eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut.
Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas seruan ini. Namun, diskusi soal penguatan ekonomi nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap modal asing kian ramai dalam berbagai forum ekonomi belakangan ini, menandai adanya momentum baru dalam perdebatan tentang arah masa depan perekonomian Indonesia. (Ery)
