BERITABUANA.CO, PANGKALAN BUN – Plt Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Dr.Joko Martanto menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan tugas secara profesional, akuntable, sinergis, transparan dan inovatif guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
”Kami siap menyelenggarakan pelayanan pada masyarakat dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Dr.Joko Martanto saat menghadiri kegiatan kunjungan kerja (kunker) anggota Komisi III DPR RI, Selasa (16/7/2024) di Kabupaten Pangkalan Bun, Kalteng.
Adapun kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dipimpin Pangeran Khairul Saleh tersebut, merupakan salah satu agenda dari Masa Reses Persidangan V Tahun 2023-2024. Tujuannya untuk memeriksa kesiapan berbagai instansi penegak hukum, khususnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah.
Fokus utamanya, adalah untuk memastikan seluruh aparat penegak hukum di daerah agar siap melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
Dalam pertemuan itu, juga dbahas kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia. Termasuk strategi penanganan permasalahan di masing-masing instansi dalam mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum.
Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi atas penegakan hukum serta peningkatan pelayanan yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum.
Hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan masukan dalam rapat konsultasi dan rapat kerja dengan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kakanwil Kemenkumham Kalteng juga menyampaikan Realisasi Anggaran Semester I tahun 2024, program prioritas, target PNBP Tahun 2024, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Hukum dan HAM.
Selain itu juga memaparkan bagaimana strategi dalam mengurangi permasalahan overpopulasi (overcrowding) di LP/Rutan, penjelasan terkait kondisi LP/Rutan (fasilitas, sarana dan prasarana, sanitasi, konsumsi) dan upaya pencegahan terhadap penyelundupan barang ilegal serta pelaksanaan strategi untuk peningkatan kecepatan dan kualitas layanan publik, seperti layanan Paspor, Hukum, dan Hak Kekayaan Intelektual serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Selanjutnya, Plt. Kakanwil Kalteng juga menyampaikan tugas dan fungsi Keimigrasian dalam pengawasan orang asing serta pencegahan penyalahgunaan izin tinggal orang asing dan tenaga kerja asing secara ilegal yang telah dilakukan, maupun dalam kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi permasalahan Orang Asing atau Tenaga Kerja Asing Ilegal.
Diharapkan, hasil dari kunjungan ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan keamanan di wilayah Kalimantan Tengah.
Ikut hadir mendampingi Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono S), Kepala Divisi Keimigrasian (Teodorus Simarmata), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi serta pejabat administrator dan pengawas.
Selain itu juga dari Polda Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Oisa
