BERITABUANA.CO, JAKARTA – Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lilu Nurhamidah melakukan interupsi dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Lulu mengatakan, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat, dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan.
“Karena itu terkait dengan kedaulatan rakyat, maka pemilu harus berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan etika yang tinggi,” kata Lulu.
Dikatakan, tidak boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, meski mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat atau relasi kuasa yang lain.
Pemilu, kata dia lagi, tidak bisa dipandang dalam konteks hasil lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah Pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil
“Jika prosesnya penuh dengan intimidasi apalagi dugaan kecurangan pelanggaran etika atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan , maka tidak bisa dianggap serta merta pemilu selesai saat saat Pemilu telah berakhir jadwalnya,” kata Lulu.
Dia mengklaim dirinya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Nah, sepanjang pemilu yang dia ikuti semenjak tahun 1999, dia mengaku belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang serupa dan menyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus atau bisa dikatakan di titik 0.
“Ketika para akademisi, para budayawan para Profesor,para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah tidak enaknya kalau lembaga DPR hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu,” kata Lulu.
Dia menyatakan, tanggung jawab moral politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan silent majority ,
“Saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional apapun langkah-langkah itu,” ujarnya.
Apalagi saat ini sambung Lulu, pihaknya menerima aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket.
“Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang serta terang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu,” kata Lulu.
Dia menggarisbawahi, pihaknya ingin demokrasi yang telah diperjuangkan dan makan korban jiwa pada tahun 1998 tidak berakhir dengan sia-sia.
“Oleh karena itu Pimpinan dan seluruh anggota DPR saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat kejujuran keadilan etika yang tinggi, karena di sini fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat,” kata Lulu dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Bagaimana pun tambah Lulu, semuanya tidak boleh tinggal diam, jangan pernah menjadi penghianat dan mengkhianati daulat rakyat. (Asim)
