BERITABUANA.CO, KUPANG – Tahapan Pemilu 2024 yang akan memasuki masa tenang tiga hari ke depan, justru menjadi tugas berat Panitia Pengawas (Panwas).
Demikian dikatakan Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato da Purificacao Sarmento dalam arahannya, saat Apel Siaga Pengawasan dan Pungut Hitung Bawaslu NTT, di auditorium Undana, Sabtu (10/2/2024).
“Tiga hari ke depan akan menghadapi masa tenang, masa yang sebenarnya tidak
tenang buat Panwas Pemilu, dan seluruh pihak, di dalam proses mempersiapkan seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan,” ujar dia.
Dijelaskan Nato Sarmento, Panwas sebagai sumber kekuatan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu. Dan sesuai jadwal tahapan yang ada di dalam peraturan Pemilu nomor 3 Tahun 2022, hari ini adalah hari terakhir kampanye.
“Dalam masa tenang, kita harus melakukan patroli di desa-desa atau kampung-kampung, bukan di jalan raya. Ini sudah menjadi tanggung jawab secara keseluruhan,” tegas Nato Sarmento.
Diakui Nato Sarmento, dipundak panwas, pertaruhan demokrasi secara keseluruhan, khusus Panwas TPS. Seragam yang dikenakan bukan sebatas simbol, tapi identitas diri.
“Seragam yang dikenakan ini, untuk menunjukan kepada seluruh pihak, bahwa siap melaksanakan pengawasan, siap hadapi momen Pemilu, dan siap menindaklanjuti jika ada pelanggaran,” ungkap Nato Sarmento.
Nato Sarmento menegaskan, seragam yang digunakan Panwas hanya 30 hari, yakni 23 hari sebelum pemungutan dan 7 hari sesudah pemungutan, dan Bawaslu yang berseragam bertahun-tahun, biasa-biasa saja.
“Tapi saya mau tegaskan, di tanggal 14 tanggal pertarungan terakhir, kita harus bisa menyampaikan perihal kebenaran dan penegakan hukum,” pesan Nato Sarmento.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Chris Mboeik menegaskan, sebagai pengawas maupun caleg, masa tenang itu justru masa yang paling tidak tenang.
“Oleh karena itu, bagaimana kita sama-sama ciptakan masa tenang menjadi
betul-betul tenang. Sehingga Pemilu bisa berjalan dengan baik, dan
menghasilkan orang-orang baik di lembaga perwakilan,” ujar dia.
Menurut dia, pemilihan langsung oleh rakyat belum menghasilkan apa yang diinginkan, masih menghadapi berbagai persoalan.
“Rezim Pemilu langsung ini belum bisa berjalan dengan baik, goda-godaan money politik, apatisme dan politik identitas masih selalu menjadi persoalan,” jelas Chris Mboeik.
Pendidikan politik belum berhasil, tegas dia, parpol juga dianggap belum mampu, menghadapi persaingan internal maupun eksternal, yang pada akhirnya membuat menghalalkan semua cara agar bisa terpilih.
“Begitu juga peran lembaga penyelenggara, secara jujur belum berhasil memberikan
pendidikan politik yang baik, agar masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas,” ujar Chris Mboeik.
Dikatakan Chris Mboeik, demokrasi hanya bisa menciptakan orang-orang terbaik, kalau bisa mengedukasi masyarakat menjadi pemilih cerdas.
Sedangkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Yohanes Oktovianus mengatakan, pemilu baik pemilu presiden maupun legislatif, merupakan agenda wajib, yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
“Pemilu secara langsung oleh rakyat, merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, guna menciptakan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” papar dia.
Dikatakan Yohanes Oktovianus, sesuai amanat Undang Undang yang ada, Bawaslu memiliki peran strategis, untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, yang proses pengawasannya harus dilakukan secara ketat, dan tegas, tanpa memandang bulu, termasuk pada masa tenang.
“Tahapan masa tenang merupakan titik kritis, karena selama tiga hari dipastikan
tidak ada kampanye. Yang palng penting, memastikan distribusi logistik tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah,” pinta Yohanes Oktovianus.
Dia berharap, Bawaslu NTT dapat meningkatkan koordinasi, dengan seluruh tingkatan, untuk memastikan seluruh informasi dan sasaran kinerja tersampaikan dengan baik, dan efisien. (iir)
