BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemilihan Presiden (pilpres) 2024 terasa semakin memanas setelah Presiden Joko Widodo( Jokowi) cenderung memperlihatkan keberpihakannya kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Ucapan Jokowi terkait presiden boleh berkampanye pun menambah sengitnya perebutan kursi RI 1 dan RI 2.
Politikus PDI P Nusyirwan Soejono misalnya mengemukakan , yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye sudah terlambat.
Pasalnya, saat ini beberapa menteri sudah melakukan kampanye dan menunjukkan dukungan ke paslon tertentu. Karenanya Nusyirwan menilai terlambat jika Jokowi baru bicara terkait hal tersebut.
“Saat ini sudah terjadi, beberapa menteri sudah melakukan kampanye. Erick Thohir selaku Menteri BUMN sudah kampanye untuk 02,”kata Nusyirwan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjawab wartawan di Pangkalan TNI Halim, Jakarta, mengatakan, presiden boleh berkampanye, bahkan presiden boleh memihak.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,”ujar Jokowi.
Namun dia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Sebab, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak menggunakan fasilitas negara,”katanya . Dikatakan lagi, pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh boleh saja berpolitik. Menteri juga boleh.
Tetapi menurut Nusyirwan Soejono, seharusnya Jokowi bersikap seperti apa yang pernah diucapkan yakni netral.
“Seharusnya presiden bersikap seperti yang diucapkannya sendiri yaitu netral,”kata dia.
Kalau menteri sambung Nusyirwan, wajar saja, sebab menteri merupakan representasi partai politik yang mengusung capres – cawapres.
“Kalau menteri karena dari berbagai representasi partai koalisi pemerintah saat ini , wajar kampanye untuk partai yang mengusulkan menjadi menteri,”pungkasnya. (Asim)
