32 Orang Diduga Terlibat Dalam Perencanaan Pembunuhan Presiden Venezuela Ditangkap

by
Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Foto: google)

BERITABUANA.CO, CARACAS – Sebanyak 32 orang yang diduga terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden Nicolas Maduro, yang diyakini sebagai konspirasi yang didukung Amerika Serikat (AS), ditangkap militer Venezuela.

Diantara yang ditangkap terdapat juga personel militer. Mereka ditangkapi setelah sebelumnya dilakukan selama lebih dari lima bulan.

Dilansir AFP, Selasa (23/1/2024), Jaksa Agung Tarek William Saab saat berbicara kepada wartawan di Caracas, pada Senin (22/1/2024) waktu setempat, mengatakan bahwa semua tersangka telah mengakui dan mengungkapkan informasi mengenai rencana pembunuhan tersebut. Mereka didakwa telah melakukan penghianatan.

Maduro mendesak hukuman maksimum bagi orang-orang yang ditangkap, dan mengatakan dirinya telah memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk memecat dan mengusir para personel militer yang terlibat dalam rencana pembunuhan itu.

“Hukuman maksimum harus diterapkan terhadap mereka… atas terorisme, konspirasi, dan pengkhianatan,” cetus Maduro dalam program televisinya.

Maduro, pada 15 Januari lalu, mengecam apa yang disebut sebagai rencana melawan dirinya.

Menhan Padrino, dalam konferensi pers, mengatakan bahwa operasi yang dimulai tahun lalu untuk mengungkap lebih detail soal dugaan konspirasi itu dirahasiakan karena bertepatan dengan dilakukannya “pembicaraan” antara Maduro dan AS yang berujung pertukaran tahanan.

Dia menyalahkan rencana itu pada “kelompok sayap kanan”, sebutan yang biasa digunakan Maduro untuk menyebut oposisi pemerintah, dengan “dukungan” dari Badan Intelijen Pusat AS atau CIA dan Badan Pemberantasan Narkoba AS (DEA).

Para pejabat Venezuela bahkan merilis sebuah video yang disebut menunjukkan keterlibatan pemimpin oposisi, Maria Corina Machado, dalam rencana tersebut. Saab telah bersumpah bahwa penangkapan lebih lanjut akan menyusul.

Maduro terpilih menjabat periode kedua tahun 2018 lalu, namun kekuasaannya tidak diakui oleh banyak negara dan mendapat banyak sanksi. Rentetan sanksi itu telah dilonggarkan sejak pemerintahan Maduro setuju untuk menggelar pemilu yang bebas dan adil tahun ini dengan kehadiran para pengamat. (Kds)