BERITABUANA. CO, JAKARTA– Imparsial memberikan penilaian plus kepada calon presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang telah memaparkan stategi penanganan Papua dengan jalan dialog pada debat pertama Capres 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam.
“Secara umum menunjukkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin itu cukup jelas dan clear saat menyampaikan pandangan terkait dengan komitmen isu penyelesaian HAM masa lalu, isu Reformasi Hukum terkait negara kekuasaan dikembalikan ke negara hukum, isu penyelesaian konflik Papua dengan jalan damai dan menjamin kebebasan sipil, ” kata Pengamat Militer dan Peneliti Senior Imparsial, Al A’raf.
Hal itu disampaikan Al A’raf saat memberikan pemaparan Diskusi dan Media Briefing tentang Tanggapan terhadap Debat Perdana Visi dan Misi Capres dan Cawapres 2024 sebagaimana disiarkan langsung di YouTube Imparsial, Rabu (13/12).
Al A’raf menuturkan bahwa pandangan dari dua kandidat Capres ini sangat jelas dan lugas dibandingkan pasangan Capres nomor dua, Prabowo Subianto.
“Capres nomor dua tidak memiliki pandangan jelas terkait Papua dan HAM masa lalu. Dalam penyampaian awal Capres mengedepankan penguatan aparat dan ekonomi, berbeda dengan pasangan 1 dan 3 dengan menggunakan dialog, ” tuturnya.
Ia pun mengkritisi penyampaian tersebut. Sebab, dengan yang sudah-sudah terkait penyelesaian Papua dengan penguatan aparat keamanan bisa menimbulkan kekerasan dan pelanggaran HAM.
“Makanya waktu Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid) usai dilantik menjadi Presiden menyampaikan ucapan permintaan maaf, ” ucap Al A’raf sembari menceritakan penanganan Papua di era Orde Baru masih menitikberatkan penguatan aparat keamanan, bahkan dibarengi dengan status Daerah Operasi Militer (DOM).
Lebih Progresif
Sementara itu, Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri memberikan apresiasi kepada Capres Ganjar Pranowo yang menyampaikan gagasan dialog dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
“Dapat dikatakan, capres Ganjar Pranowo yang menawarkan solusi jalan dialog dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua, ini jauh lebih progresif tawarannya dibandingkan dua capres lainnya,” ujar Ghufron.
Ia menuturkan, meskipun gagasan Ganjar ukan menjadi hal yang baru, namun aolusi dialog tersebut belum dapat dipenuhi oleh pemerintah hingga hari ini. Sebab, pendekatan pemerintah hingga saat ini lebih kepada penguatan aparat dalam penyelesaian konflik Papua.
“Kalau kita cermati pendekatan yang sudah dilakukan pemerintah hingga hari ini, pendekatan operasi militer justru menghasilkan pelanggaran HAM yang semakin tinggi. Pendekatan militeristik ini harus diakui masih dilakukan pemerintah sampai sekarang,” tuturnya.
Dia lalu mencontohkan penyelesaian kasus di Aceh. Menurutnya, Aceh bisa diselesaikan dengan jalan dialog.
“Saya kira pendekatan dialog ini, meski bukan sesuatu yang baru, tapi ini penting dan progresif dalam penyelesaian isu konflik Papua. Kalau di Aceh bisa, kenapa tidak dilakukan di Papua, ” tutupnya. (FDL87)
