BERITABUANA.CO, BELITUNG – Lambatnya pertumbuhan pariwisata di Indonesia penyebab utamanya ada di birokrasi. Arif Yahya, mantan Menteri Pariwisata periode tahun 2014-2019, mengaku pernah menjabarkan hal langsung kepada Presiden Jokowi dan Wapres ketika itu Jusuf Kalla.
Dihadapan presiden dan wakil presiden itu Arif mengaku mengusulkan solusi terbaik untuk memajukan pariwisata di Indonesia, yakni agar dibangun 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Ini bukan berarti kunjungan wisatawan mancanegara kita buruk. Meski jumlah kunjungan wisatawan mancanegera (wisman) ke RI kalah dengan negara lain, namun Indonesia masih tetap masuk dalam kelompok terbaik di dunia. Mulai dari kategori alam sampai budaya, Indonesia selalu masuk Top 20,” kata Arif dalam Business Forum bertajuk ‘Peluang Bisnis dalam Sektor Manufaktur dan Sektor Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia’ di Hotel Sheraton, KEK Tanjung Kelayang, Belitung, Rabu (13/12/2023).
Hanya saja, tambahnya, meski dari segi harga, seperti Kuta yang bagus namun juga murah, tapi tidak laku.
“Permasalahannya adalah kita sangat lambat. Saya simpulkan, akhirnya saya percaya, KEK adalah salah satu solusinya. Saya pernah sampaikan ke Presiden langsung, waktu itu bertiga saya, Pak Jokowi dan JK, saya usulkan 100 KEK,” tuturnya
“Masalah kita ada di birokrasi. Saya contohkan di beberapa negara kalau birokrasi itu hilang di KEK. Kalau bangun hotel di KEK, sehari atau seminggu selesai. Tapi kalau bukan KEK butuh 3-4 tahun. Tidak mudah dan tidak murah pula,” kata Arief.
Karena itu, dia mengaku menyampaikan ke Presiden, transformasi birokrasi butuh waktu 100 tahun. Jadi tidak mungkin. Paling mungkin adalah KEK. Makanya yang 100 itu ia minta 1 KEK per provinsi.
Di sisi lain, Arief pun menyoroti kebijakan pemerintah yang mencabut aturan bebas visa untuk turis asing. Sebagai informasi, kebijakan ini tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023 yang berlaku mulai 7 Juni 2023 atas turis dari 159 negara.
“Selalu bilang untuk jadi global player, di pariwisata ada travel and tourism. Kita di travel ada policy-nya, kita dinilai sangat bagus, daya saing selalu top 5. Yang jadi masalah ketika visa free ditutup. Kenapa ditutup? Karena rugi katanya. Saya kasih tahu, pendapatan kita bukan dari visa yang US$20, tapi dari average revenue per travel,” tukasnya.
“Kita lihat ranking kita 60 setelah kita menutup lagi visa itu. Kiat bisa tumbuh double karena kita bebaskan visa, sekarang ditutup,” ujar Arief.
Arief mengatakan, industri pariwisata adalah sektor yang paling mudah untuk memacu peningkatan PDB devisa dan lapangan kerja. Dia mencontohkan, Kepulauan Bangka Belitung dan Danau Toba yang mengalami pertumbuhan 81% karena pemerintah daerahnya berkomitmen membangun pariwisata.
Karena itu, untuk membangun pariwisata Indonesia menjadi yang terbaik, pemerintah harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Vietnam.
“Saat saya jadi menteri, saya tidak pernah menempatkan Vietnam sebagai rival kita. Malaysia dan Thailand selalu kita kalahkan, tapi Vietnam selalu menang dari kita. Saat kita tumbuh 22%, Vietnam tumbuh 29%,” katanya.
“Apa yang dilakukan Vietnam? Vietnam adalah kekasih investasi dan investor. Mereka lakukan deregulasi besar-besaran. Rahasianya memang sama birokrasi begitu. Birokrasi ditiadakan. Terakhir saya sebutkan, saya dan OJK membangun tourism investor trust,” kata Arief. (Ram)
