BERITABUANA.CO, BREBES – Desy Ratnasari, anggota Komisi X DPR RI dalam peninjauan di Brebes, Jawa Tengah, Kamis (16/11/2023), mengimbau kepada pemerintah agar setiap bantuan pendidikan bagi sekolah harus mempertimbangkan kondisi dan keunikan daerah masing-masing.
Hal itu disampaikan Desy, setelah melakukan kunjungan kerja spesifik di dua sekolah di Brebes, Jawa Tengah, dan mendapati bantuan perangkat laptop kurang efektif penggunaannya.
“Bantuan laptop chromebook ini dari pemerintah memang ada manfaatnya. Cuma nilai universalitasnya dinilai tidak efektif. Soalnya sekolah-sekolah itu ada yang tidak punya penyimpan perangkat itu, sehingga khawatir dan takut hilang jika disimpan di sekolah atau dibawa pulang oleh guru,” kata Desy, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/11/2023).
Karena itu Politisi perempuan dari Fraksi PAN ini meminta pemerintah dapat memperhatikan dan memahami keunikan daerah masing-masing beserta tantangannya.
“Karena terkadang kondisi lapangan jadi kesulitan bagi mereka. Sebab ketika kita ingin memberikan bantuan pasti menumbuhkan kebutuhan yang lain. Misal kebutuhan listrik di sekolahnya, guru yang mampu mengajarnya keterampilan komputer, lalu tempat menyimpan yang aman. Belum lagi jaringan internet,” urainya.
Soal jaringan internet saja, mungkin bukan perkara sulit bagi sekolah yang terletak di jalan utama. Namun bagi sekolah yang jauh dari akses jalan utama, menurut Desy, perlu biaya fantastis supaya dapat menarik jaringan kabel wifi.
“Ini harus dipikirkan bersama. Tidak hanya dukungan APBN saja tapi juga APBD provinsi dan kabpuaten kota harus turut serta berkolaborasi mengatasi masalah ini,” ungkap Desy.
Karena, kata Desy, terkadamg lebih banyak kebijakan dibuat tidak dikonsultasikan dengan DPR. Sehingga menciptakan multiplier syarat yang tidak bisa diakses komunitas tertentu.
“Misal kurang pengawas. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama. Untuk itu menurut saya, jangan sampai bikin kebijakan yang tidak realistis diterapkan di daerah tertentu,” sebut Desy.
Meski demikian Desy mengapresiasi bantuan dari pemerintah karena memiliki niat mulia. “Kami memahami bahwa ini keinginannya baik di semua wilayah untuk dapat mencerdaskan anak bangsa, memajukan pendidikan. Tapi ternyata di wilayah tertentu terkendala implementasinya bisa berbeda. Itu harus jadi pekerjaan rumah bersama,” tukasnya. (Kds)
