BERITABUANA.CO, JAKARTA – Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menyatakan sangat sulit menyatakan bahwa Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua poros saja.
“Wacana dua poros sampai saat ini sepertinya akan sulit terwujud. Karena akan membuat koalisi masing-masing pasangan calon menjadi sangat gemuk,” kata Arya dalam diskusi ‘Update Politik Nasional: Pemilu 2024, Peta Kompetisi Partai, dan Situasi Keamanan di Papua’ di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).
Arya sendiri terkait masalah dua poros Pilpres mengutip dari pernyataan Waketum PKB Jazilul. “Jika koalisi masing-masing pasangan calon menjadi gemuk, tentunya akan membuat partai merasa rugi,” katanya.
Selain itu, kata Arya, koalisi di Pilpres saat ini sudah mulai semakin jelas sehingga perubahan koalisi kecil kemungkinan terjadi. Terlebih, dia mengatakan pendaftaran capres akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Terkait tiga poros koalisi, ini situasi yang paling mungkin terjadi saat ini. Karena dengan tiga poros ini tentu publik mempunyai alternatif pilihan,” ujarnya.
Dia juga mengatakan peta Pileg 2024 akan berubah jika Pilkada jadi dimajukan dari November menjadi September 2024. Arya mengatakan perubahan jadwal itu akan membuat parpol mendorong sosok bakal calon kepala kepala daerah maju dulu dalam Pileg.
“Rencana penerbitan Perppu yang mempercepat Pilkada dari November ke September 2024, ini tentu akan mengubah peta pencalegan,” kata Arya
“Kalau sebelumnya para kepala daerah yang tidak maju caleg karena mereka harus mundur, dengan rencana penerbitan Perppu itu akan mengubah situasi pencalegan,” tambahnya.
Menurutnya, parpol akan mendorong sosok bakal calon kepala daerah untuk maju di Pileg demi meningkatkan suara partai di masing-masing daerah. Dia mengatakan percepatan Pilkada akan mengubah persaingan di internal partai.
“Di Pileg situasinya kalau ini terjadi Pilkada dipercepat, kepala daerah maju, meskipun di awal kami melihat situasinya mulai stabil, yang berubah itu kompetisi di tengah partai secara agregat situasi partai sudah mulai stabil, meskipun tentu tidak akan besar sekali, yang berubah adalah kontestasi di tengah partai,” jelas dia.
Dia mengatakan jika Pilkada digelar November 2024, maka orang-orang yang hendak menjadi kepala daerah kemungkinan besar tak akan didorong oleh parpol menjadi caleg. Dia mengatakan hal itu disebabkan oleh pelantikan caleg terpilih sebagai anggota legislatif digelar Oktober 2024.
Jika Pilkada tetap November 2024, kata Arya, para caleg terpilih itu harus mundur dari jabatan sebagai anggota legislatif jika hendak maju sebagai calon kepala daerah. Sementara jika Pilkada digelar September 2024, maka orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif itu tak perlu mundur saat hendak maju di Pilkada 2024 sebab belum dilantik.
“Implikasi percepatan Pilkada, anggota dewan terpilih tidak harus mundur sebagai anggota dewan bila maju dalam Pilkada, karena pelantikan baru akan dilakukan pada Oktober 2024, sementara pilkada dilakukan pada September 2024, saya yang Pileg kan sudah ada hasilnya, sementara Pilkadanya September saya masih bisa mencalonkan di September, tanpa harus mundur dulu,” ujarnya.
“Kalau Pilkada dipercepat dia bisa maju legislatif tanpa harus mundur. Kalau dia terpilih Pilkada dia akan memilih apakah dia menjadi gubernur atau dia pilih jadi legislatif,” sambungnya. (Ram)
