BERITABUANA.CO, JAKARTA – Calon Legislatif DPR-RI dapil Sulut Ronny F. Sompie sangat mengapresiasi pengungkapan jaringan narkoba internasional oleh Bareskrim Polri di tanah air.
Namun demikian, pengungkapan kasus narkoba selain prestasi juga menghasilkan tersangka pelaku pengedaran narkoba, dan penggunanya. Akibat negatifnya penuhnya Lapas dan Rutan oleh Napi di bidang kejahatan narkoba di tanah air.
Implikasi negatif lainnya juga adalah membengkaknya jumlah biaya perawatan tahanan di Lapas dan Rutan di Tanah Air, sehingga membebani APBN untuk biaya perawatan dan makan tahanan.
Padahal menurut mantan Dirjen lmigrasi Kemenkumham RI, di Belanda, Lapas dan Rutan sudah banyak yang sudah kosong. Kemudian disewa oleh negara lainnya yang masih punya tahanan melebihi kapasitas Lapas dan Rutan di negara tetangganya.
“Kalau saja berkenan, mungkin akan lebih baik lagi sekiranya kitak lebih fokus untuk memberikan apresiasi atas upaya Baintelkam Polri dan jajaran di polda sampai polsek, dan juga Baharkam Polri termasuk jajaran sampai polsek kemudian juga para penjaga perbatasan negara untuk mencegah masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia melalui perbatasan, “urai mantan Kapolda Bali ini.
Dijelaskannya, pulau terluar juga perbatasan laut dengan negara lain dan pelabuhan Internasional termasuk pelabuhan rakyat yang rentan digunakan sebagai pintu masuk peredaran gelap narkoba dari luar negeri.
Perbatasan udara melalui bandara internasional dengan alat pelacak narkotika yang dipasang di pintu masuk semua bandara internasional di Tanah Air. Hal ini sudah sering dilakukan oleh aparat Bea Cukai, tetapi pemeriksaan di pintu masuk bandara internasional masih perlu diperkuat dengan kerjasama yang lebih intens tanpa ego sektoral ke depan, sehingga bisa dicegah masuknya narkoba secara lebih ketat seperti yg sudah dilakukan oleh ICA di Singapore, ICE di USA, ABF di Australia juga Polisi Hutan di kolombia.
Ronny yang pernah mengunjungi negara Kolombia yang terkenal menjadi pusat industri kokain di dunia menyatakan, Indonesia agar perkuat pencegahan di perbatasan darat di Kalbar, Kaltara, Papua, dan NTT di Atambua, agar di semua PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dengan begitu narkoba sulit masuk melalui perbatasan.
Mantan Direskrim Polda Sumut ini menyarankan, memperkuat upaya pencegahan terhadap kemungkinan masuknya narkoba melalui jalan-jalan tikus yang perlu diperkuat oleh TNI sebagai penjaga perbatasan yang diberi apresiasi berupa insentif bagi yang berprestasi mencegah masuknya narkoba melalui jalan tikus.
Salah satu upaya maksimal pemerintah cq Ditjen Lapas, meniadakan pemakaian HP dan Android oleh tahanan di Lapas dan Rutan secara ketat dan tegas serta memberikan apresiasi bagi lapas atau rutan terbanyak melakukan penyitaan HP dan Android serta memusnahkannya dengan cara dihancurkan secara transparan dan akuntabel kepada publik.
“Saya rasa usulan dan rekomendasi yang diajukan ini bisa dipraktekkan pada akhir tahun 2023 memasuki tahun 2024, untuk mencegah masuknya uang haram oleh jaringan mafia internasional yang bisa saja digunakan untuk permainan money politic saat Pemilu 2024.(nico)
