BERITABUANA.CO, DEPOK – Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menilai kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menghapus skripsi, merupakan bagian dari program Merdeka Belajar episode 26.
Namun dalam pelaksanaanya, ia meminta pengawasan yang baik, sehingga mutu lulusan tetap terjamin.
“Artinya kampus diberi kemerdekaan untuk meluluskan mahasiswanya. Skripsi bisa diganti karya atau proyek. Sampai saat ini belum ada penjelasan detil mengenai kebijakan penghapusan skripsi tersebut,” ujarnya, kemarin malam.
Nuroji berpandangan, skripsi adalah sebuah keunggulan. Pasalnya, itu sebagai rangkuman mahasiswa selama mengenyam pendidikan tinggi.
“Jadi dia bisa terlihat kemampuan literasi umum, mulai dari membaca, menulis dan mengaplikasikan gagasan ke dalam tulisan. Jika tak ada skripsi, kemampuan literasi itu akan menurun,” paparnya.
Politikus Partai Gerindra itu melihat, dengan dihapusnya kewajiban membuat skripsi, maka bagaimana dengan standar kelulusan mahasiswa.
Ia khawatir, kebijakan tersebut banyak disalahgunakan oleh kampus-kampus kecil.
“Kami khawatir dengan kampus-kampus yang digolongkan kecil yang kurang memperhatikan mutu, akan mempercepat kelulusan mahasiswanya,” tukasnya.
Ia mengatakan, tidak menutup mata dengan makin banyaknya orang dengan gelar akademik, tapi tidak memiliki kualitas yang mumpuni.
“Tapi buat perkembangan zaman teknologi pendidikan, memang penghapusan skripsi itu ide yang bagus. Tapi jangan lupa, kita masih banyak yang nakal. Tidak kuliah, tapi punya gelar,” jelasnya.
Menurutnya, dengan kebijakan penerapan skripsi saja masih banyak kecurangan, bagaimana jika dihapus.
Katanya, Tim dari Dikti akan semakin bekerja keras mengawasi kampus-kampus.
“Menteri bilang di negara maju sudah diterapkan. Kami rasa bisa dilakukan asal sportif. Yang penting kompetensinya ada. Kembali lagi ke Pancasila, yang terutama pemerataan mutu pendidikannya saja dulu,” pungkasnya. (Rki)
