Agar Terlindungi, Calon Pekerja Migran Harus Ikuti Prosedur yang Benar

by
Kunjungan kerja di Arab Saudi, Menaker Ida Fauziyah temui sejumlah PMI. (Ist)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di sela-sela melakukan kunjungan kerja di Arab Saudi, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyempatkan diri menemui sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tengah bermasalah di Shelter KJRI Jeddah, Arab Saudi pada Kamis (24/8/2023).

Dalam pertemuan ini, Ida menyatakan bahwa bekerja merupakan hak setiap warga negara, dan pemerintah tidak dapat melarang atau menyuruhnya. Hanya, pemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah dapat memberikan pelindungan, mulai dari sebelum, selama, hingga pulang bekerja dari negara penempatan.

“Pemerintah memberikan pelindungan dengan membuat prosedur yang mudah melalui LTSA yang tersebar di beberapa daerah yang menjadi kantong PMI,” jelas Ida.

Ia juga menyampaikan, pada 2019, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait penempatan pekerja migran ke Timur Tengah, yakni melalui skema model Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Melalui model penempatan baru ini, orang yang ingin bekerja ke luar negeri harus melalui syarikah (perusahaan penempatan di Arab Saudi) dan tidak boleh melalui perorangan.

“Kalau saya mau bekerja di arab bagaimana, boleh tapi bekerja melalui syarikah, kafilnya bukan perorangan langsung, tapi syarikah,” kata Ida.

Kenapa dengan syarikah, karena dengan syarikah bisa memastikan pelindungannya. “Kira-kira gini, kalau sampai ada yang tidak digaji, ada yang dilakukan tidak manusiawi, maka pemerintah dengan gampang melindungi. Nagihnya jelas, ‘eh, kamu sudah mempekerjakan saudara saya. Kamu sudah dua tahun tidak bayar, kamu harus bayar’, yang dimintai pertanggungjawaban jelas,” ucap Ida.

Nah, kalau perorangan itu karena kebiasaan di sini, keluarga itu ruang privat. “Saya kira negara sulit, bahkan negara Arab Saudi sulit untuk bisa masuk meminta pertanggungjawaban atas keselamatan pelindungan PMI,” imbuh Ida.

Ia  menambahkan, pelaksanaan model SPSK sempat terhenti karena terjadi pandemi Covid-19. Baru sekitar dua bulan terakhir ini model tersebut kembali dibuka. “Kurang lebih dua bulan yang lalu sudah dibuka penempatan Arab Saudi dengan menggunakan SPSK,” tandas Ida. (Ful)