BERITABUANA.CO, DEPOK – Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Supriatni, menilai kenaikan tarif Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kota Depok hingga 500 persen, merupakan sesuatu yang gegabah di saat masyarakat masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.
Menurut politikus Golkar itu, bagi masyarakat miskin kenaikan harga dari Rp 2 ribu menjadi Rp 10 ribu, ia rasakan sangat memberatkan masyarakat.
“Sembarangan saja tarif puskesmas naik jadi Rp 10 ribu, mau nyiksa rakyat miskin kalau begitu wali kota,” tukasnya, Selasa (8/8/2023).
Supriatni mengaku, belum mendapat informasi dari Pemkot Depok atau melalui Dinas Kesehatan Kota Depok, ikhwal kenaikan tarif pelayanan Puskesmas tersebut.
“Kami belum berkomunikasi, nanti kita minta Kadinkes menjelaskan kenapa bisa naik sampai 500 persen,” tegasnya.
Ia pun menilai, saat ini masyarakat masih berjuang untuk pemulihan ekonomi, akibat hantaman badai Covid-19 yang 2 tahun melanda.
“Ini baru mau pulih sudah dibikin sakit lagi namanya, harusnya kan dilihat dulu, bagaimana baiknya,” paparnya.
Menurutnya, masyarakat Depok tidak semuanya hidup berkecukupan, bahkan masih ada siswa miskin yang belum dapat sekolah negeri, sementara untuk masuk swasta mereka tidak mampu.
“Ditambah lagi tarif Puskemas yang menjadi andalan mereka berobat dinaikkan, ya Allah, mereka mau makan apa nantinya,” ucapnya.
Untuk menetapkan harga berobat, sambungnya, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, perlu dilakukan diskusi secara matang, agar kebijakan yang keluar tidak menjadi beban masyarakat.
“Kami akan panggil Kadinkes untuk menjelaskan kenaikan ini, jika memang ada solusi lain, lebih baik dikaji ulang, jangan sampai membebankan masyarakat,” utasnya. (Rki)
