BERITABUANA.CO, JAKARTA – Politik identitas tampaknya tak mempengaruhi masyarakat Kabupaten Sorong, yang memiliki toleransi tinggi dalam menjaga keberagaman. Hal ini karena daerah tersebut lebih menjunjung tinggi proses demokrasi ketimbang aspek politik lainnya.
Demikian dikemukakan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Sorong, Yan Piet Mosso yang ditemui wartawan dalam acara Apresiasi Pewarna Indonesia (API) di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Seni mengelola politik, menurut Yan, harus berorientasi kepada kepentingan rakyat dan negara maka dengan begitu, demokrasi harus melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Adapun Apresiasi Pewarna Indonesia memberikan penghargaan kepada kepala daerah pengamal harmoni kebhinekaan kepada Yan Piet Mosso, karena dinilai berhasil dan sukses menjaga toleransi dan kebhinakaan di Kabupaten Sorong. Selain Yan Piet Mosso, ada juga politisi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends yang menjadi Anggota DPR RI meraih penghargaan sebagai Figur Politisi Penginspirasi Masyarakat.
“Saya sebagai Penjabat Bupati Sorong merasa beruntung ditugaskan oleh Pemerintah Pusat memimpin sebuah kabupaten yang masyarakatnya sangat beragam dari unsur ras, suku bangsa, dan agama,” ujarnya lagi.
Lebih jauh Yan Piet Mosso menambahkan bahwa demokrasi merupakan sarana untuk mewujudkan sebuah cita-cita yang menyejahterakan rakyat, sehingga rakyat harus berpartisipasi dan menghindari adanya perbedaan.
“Artinya, lebih mengedepankan kepetingan negara dan bangsa. Kita berharap NKRI lebih sejahtera ke depan,” ujar Yanmos-sapaan akrab Pj Bupati Sorong tersebut.
Yan menambahkan bahwa sebagai pemerintah dan pemimpin Kabupaten Sorong, pihaknya memastikan suasana kondusif selalu berlangsung di tengah masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dapat berlangsung dengan baik.
“Dengan kata lain, masyarakat merasa aman dan terlindungi,” ucap Yammos yang menyebut tiga upaya pemerintahannya agar kerukunan dan harmoni antar paguyuban dan antar umat beragama tetap terawat dan terjaga.
Pertama, menerapkan asas kesetaraan terhadap semua unsur dalam masyarakat. Tidak ada istilah ‘anak emas’ atau pun ‘anak tiri’ karena semua memiliki derajat yg sama di depan hukum.
Kedua, sebagai pemimpin jajaran Pemda untuk secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik, terutama memfasilitasi berbagai program dan aktivitas yang dilakukan oleh semua paguyuban dan semua komunitas umat beragama yang bertujuan menjaga kerukunan, merawat harmoni, dan meningkatkan kerja sama antarumat beragama.
Ketiga, bila terjadi permasalahan atau konflik antarkomunitas maka secepatnya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan para pemimpin informal, yaitu tokoh adat, atau tokoh masyarakat, atau tokoh agama. (Ery)
