BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dewan Pers menyatakan, baik atau buruk media massa atau pers dapat diukur masyarakat dari tiga hal. Yakni, persepsi, substansi dan kultur.
Demikian dikemukakan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana dalam diskusi bertajuk ‘Kebebasan, Etika dan Netralitas Pers Jelang Pemilu 2024’, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu kemarin (5/7/2023).
Secara persepsi, menurut Yadi, pers dinilai sebagai pilar keempat demokrasi, sebagai kontrol terhadap goverment instrumen, pejuang kepentingan publik.
“Juga dianggap buruk karena kualitas pers, bisa disebut penyebar hoaks, alat kekuasaan dan kepentingan,” katanya.
Sedang secara persepsi, Yadi mengharapkan agar media tidak merusak tatanan publik dengan memberikan informasi keliru.
“Ini kesimpulan dari banyaknya pengaduan, ada persepsi positif, tetapi ada juga dominasi persepsi negatif,” ujarnya.
Secara substansi, pers dalam kebebasan dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, memiliki value of freedom. Terukur bertangung jawab dan berada dilingkungan negara demokrasi.
Yadi tidak memungkiri, secara substansi pers Indonesia sangat baik sekali. Yang dibutuhkan saat ini, bagaimana secara sistem, pers Indonesia dibangun dari sistem yang kuat.
“UU memeberikan kewenangan terhadap masyarakat pers untuk mengurus dirinya sendiri, yang dinamakan Self Regulation. Sistem pers berkelanjutan di Indonesia ditentukan oleh masyarakat pers bersama organisasi pers, Dewan Pers,” ujarnya lagi.
Oleh sebab itu, dia menegaskan, pemerintah tidak akan pernah masuk ke dalam lembaga Dewan Pers. Karena sistem pers dibentuk dan dikuatkan oleh UU Pers Nomor 40 tahun 1999.
Secara kultur, lanjut Yadi, kebebasan pers cenderung dipergunakan oleh jurnalisme kepentingan, ini berbahaya, pers hidup di tengah publik yang kritis.
“Namun, bertumbuhnya perusahaan media di Indonesia tidak disertai dengan kualitas pers yang baik dan kuat, kita akui itu,” ujarnya. (Asim)
