BERITABUANA.CO, JAKARTA – Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) oleh Kementerian ATR/BPN dinilai dapat berdampak buruk pada investasi di Tanah Air.
Terbitnya SHGU itu, bahkan mengancam karyawan PT Gorby Putra Utama (GPU) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) masal.
Hal tersebut disampaikan gabungan mahasiswa, masyarakat Musi Rawas Utara, dan serikat pekerja PT GPU (Muratara Menggugat) saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN Jakarta dan Kantor Presiden, Kamis (27/4/2023). Aksi juga dihadiri juga dalam aksi itu sejumlah kepala desa di Kabupaten Muratara.
Kementerian ATR/BPN dianggap sewenang-wenang dalam menerbitkan SHGU tersebut. Alasannya, sertifikat yang terbit salah letak di mana lokasi seharusnya di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tapi pada kenyataannya terletak di Kabupaten Musi Rawas Utara dan tumpang tindih dengan lahan masyarakat serta lahan tambang PT GPU yang sudah beroperasi sejak 2009.
“Dan apabila tuntutan kami tidak mendapat tanggapan kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” kata salah seorang pekerja PT GPU yang diwakili Luki Hermawan.
Sementara itu, kordinator aksi Joko Aprianto mempertanyakan keputusan Kementerian ATR/BPN melalui BPN Musi Banyuasin pada 8 Februari 2022 yang menerbitkan SHGU seluas 3,859.70 Ha dengan Nomor: 00146/Muba atas nama PT Sentosa Kurnia Bahagia milik Haji Halim.
“Ternyata terbitnya Sertifikat HGU tersebut tidak melalui proses dan ketentuan yang berlaku tentang tatacara penerbitan sertifikat,” ucap Joko.
Ia pun menduga penerbitan SHGU tersebut bertentangan dengan ketentuan tata cara penerbitan sertifikat. Proses penerbitan SHGU atas nama PT SKB bahkan diduga dilakukan dengan asal-asalan.
Dugaan itu diperkuat dari hasil berita acara kunjungan lapangan yang ditandatangi oleh pihak Polda Sumsel, BPN Kanwil Sumsel, BPN Kabupaten Muba/Mura, Tata Pemerintahan Provisi Sumsel.
“Dalam berita acara dijelaskan terbitnya SHGU harusnya berada di Kabupaten Musi Banyuasin tapi pada kenyataannya lokasi koordinat tersebut berada di Kabupaten Musi Rawas Utara, menjadi pertanyaan kami kok bisa ATR/BPN menerbitkan Sertifikat HGU seluas hampir 4000 Ha bisa salah lokasi,” papar Joko.
Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Musi Rawas Utara Gabril H Fuadi dan Heri Adi selaku Kepala Desa Beringin Makmur II mempertanyakan dasar Kementrian ATR/BPN menerbitkan SHGU tersebut. Gabril menekankan hingga saat ini belum ada tanah masyarakat Desa Beringin Makmur II Kab Musi Rawas Utara yang dikompensasi atau diganti rugi oleh pihak PT SKB.
Baik Kementerian ATR/BPN dan PT SKB pun tidak menyosialisasikan dasar terbitnya SHGU tersebut. Gabril menegaskan pihaknya keberatan dengan cara-cara Kementrian ATR/BPN dalam menerbitkan SHGU ASPAL.
“Terbitnya Sertifikat HGU telah merampas hak-hak tanah milik masyarakat dan menggangu iklim investasi karena sepengetahuan kami di lokasi tersebut sudah ada kegiatan perusahaan tambang batu bara (PT GPU) yang sudah beroperasi sejak 2009 dan perusahaan tersebut sudah melakukan kompensasi atau ganti rugi lahan serta sudah membangun fasilitas jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya,” kata dia.
“Kami masyarakat Musi Rawas Utara mendesak pihak BPN segera mencabut SHGU PT SKB untuk menghindari adanya konflik di lapangan,” pungkasnya. (Jal)
