BERITABUANA, KUPANG – Badan Musyawarah Sekolah Swasta (BMPS) ntt gandeng Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, H. Mohammad Ansor menggelar diskusi masalah pendidikan.
Siaran pers Humas BMPS, Minggu (16/4/2023) menjelaskan, diskusi tersebut juga melibatkan para Ketua Yayasan, kepala sekolah dan guru swasta yang ada di Kota Kupang, di Celebes Resto dan Cafe.
Sebelum tanya jawab, Mohamad Ansor menyampaikan bahwa, maksud dilakukannya kegiatan ini untuk menyerap aspirasi dari para Ketua Yayasan, guru dan kepala sekolah swasta, terkait masalah yang mereka hadapi sebagai pendidik maupun pengurus sekolah swasta.
“Dalam reses kali ini saya buat khusus dengan Pengurus BMPS, dengan pimpinan Yayasan, kepala sekolah dan guru SMA/SMK swasta yang ada di Kota Kupang, yang kami diskusikan berbagai hal, mulai dari Tambahan Penghasilan (Tamsil) yang mereka sudah usulkan namun belum direalisasikan, antisipasi terkait peserta didik baru yang dilakukan untuk sekolah swasta dengan sistem zona, masalah PPPK, yang terakhir usulan Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujarnya.
Ketua Umum BMPS Provinsi NTT Wiston Rondo apresiasi Wakil Ketua Komisi V dalam reses kali ini, mengajak untuk berdiskusi bersama, Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan para guru swasta se-Kota Kupang.
“Pada reses ini, beliau ingin mendengar semua keluhan dan solusi serta terobosannya seperti apa, hari ini ada 140 orang yang hadir, berbagai macam keluhan disampaikan, namun intinya ada empat hal, yang pertama meminta penerimaan peserta didik baru harus adil, ada 160 guru swasta di Kota Kupang yang belum mendapatkan Tamsil dan itu akan diperjuangkan, yang ketiga perbaikan infanstruktur sekolah melalui DAK, terakhir pelatihan kompetensi bagi para Guru,” kata Winston Rondo.
Salah satu perwakilan guru dari SMK Swastisari Kupang, Yohana Emilia Will berharap apa yang disampaikan oleh peserta yang hadir dari berbagai sekolah swasta, bisa ditindaklanjuti oleh Komisi V DPRD Provinsi NTT.
“Kegiatan ini bagus untuk Langkah-langkah kedepan, untuk sekolah swasta , supaya sekolah swasta bisa bersaing dengan sekolah negeri, sehingga kami berharap perhatian dari pemerintah dan DPRD Provinsi NTT , apa yang disampaikan tadi bisa secepatnya ditindaklanjuti,” harapnya. (*/iir)
