Koalisi Besar Diyakini Hindari Polarisasi Politik

by
Sekjen DPN Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Koalisi besar dari lima partai politik (Parpol) di Parlemen, yang pembentukannya difaslitasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), diharapkan dapat melahirkan sejalan dengan ide Partai Gelora yang sejak awal menyuarakan perlunya rekonsiliasi nasional dan konsolidasi elite. Koalisi ini diyakini akan menghindari polarisasi seperti politik pada pemilu sebelumnya.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik kepada awak media di Jakarta, Senin (10/4/2023).

Dikatakan Mahfuz, pembelahan pasca Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017 dan Pilpes 2019 telah melemahkan fondasi dasar kebersamaan sebagai bangsa. Ditambah lagi, dunia sekarang berada di tengah ancaman perang global yang dipicu oleh persaingan antar negara adidaya.

“Indonesia akan mengalami dampak besar jika terjadi kekacauan global, sebagaimana pengalaman kita menghadapi pandemi Covid-19,” katanya.

Karenanya, lanjut Mahfuz, pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tidak boleh melanjutkan polarisasi seperti politik pada pemilu sebelumnya, yang residunya makin membesar menjelang pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan.

“Maka koalisi besar, kami menyebutnya Koalisi Bersatu sangat diperlukan atas nama kepentingan nasional, bukan atas nama kepentingan partai atau figur personal tertentu,” tegasnya.

Bahkan sejak tiga tahun lalu, kata Mahfuz, Partai Gelora telah mendiskusikan ide perlunya rekonsiliasi nasional dan konsolidasi elit ke sejumlah tokoh politik dan pimpinan nasional. Maka dari itu, Partai Gelora sangat mendukung ide Koalisi Bersatu demi menyelamatkan Indonesia dari ancaman kekacauan global saat ini.

“Kita berharap koalisi besar, dapat melahirkan kepemimpinan politik Indonesia yang kuat, bisa melindungi kepentingan nasionalnya di tengah dinamika global dan geopolitik saat ini. Koalisi besar juga harus mampu menghasilkan format koalisi kepemimpinan politik yang bisa melindungi kepentingan nasionalnya, dalam konteks Indonesia sebagai bangsa dan negara,” pungkas mantan Ketua Komisi I DPR RI itu. (Jimmy)