BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah turut memberikan komentarnya terkait kasus dugaan transaksi janggal senilai 349 Triliun Rupiah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, yang akhirnya disampaikan Menko Polhukam selalu Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, pada Kamis (29/3/2023) kemarin.
Fahri Hamzah dihubungi wartawan, Jumat (31/3/2023) mengaku pesimis kalau kasus di Kemenkeu yang sedang heboh saat ini akan menemukan titik akhir, atau bisa jadi dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian akhir.
Penyebabnya, lanjut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2029 ini, karena adanya kultur bersekongkol yang baik di antara para pejabat untuk menghentikan kasus-kasus besar, terutama berkaitan dengan keuangan politik. Bahkan, pembicaraan terkait hal ini akan dibatasi masalahnya.
“Kadang-kadang di belakang itu ada yang mulai ngomong, mungkin juga bisa sampai kepada pemimpin tertinggi. Pak, jangan diteruskan pak, ini orang bantu kita (ilustrasi). Sehingga dibatasilah (masalahnya). Jadi memang ada kultur bersekongkol yang luar biasa di negara kita ini,” tambahnya lagi.
Menyinggung posisi Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator (Menko) di jajaran kabinet pemerintah pusat juga menurut Fahri, telah memberikan posisi istimewa untuk membongkar masalah internal dalam sebuah kemeneritan atau lembaga negara. Baginya, posisi strategis seorang Menko tentu akan memperoleh kepercayaan penuh dari Presiden dalam menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang.
“Tapi seberapa pak Mahfud difungsikan dan dipercaya oleh Presiden, kita nggak tahu. Karena kalau dia dipercaya sebenarnya begitu dia sebagai Ketua komite tahu ini ada masalah, kan sederhana, tinggal ngumpulkan para pihak. Lapor ke Presiden, pak ini ada masalah kita menduga ada transaksi ilegal atau money laundry di Kementerian Keuangan, jumlahnya sekian. Minta petunjuk sama Presiden. Nggak perlu ribut lah,” tutur Fahri.
Sedang terkait perbedaan data yang diterima Mahfud MD dan TPPU dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dianggap Fahri belum adanya kematangan dalam menyusun temuan dugaan transaksi ilegal tersebut. Tapi menurutnya, jika pihak yang melaporkan temuan itu juga terjebak dalam sistem yang memunculkan persekongkolan, maka mereka hanya mencari keuntungan dari masalah itu dan tidak akan terselesaikan.
“Kalau anda bagian dari persekongkolan, pasti anda nggak bisa selesaikan di dalam. Atau juga kalau anda bagian dari persekongkolan, anda sekedar mengambil untung saja dari ini semua, tapi intinya anda tidak akan selesaikan. Karena anda sudah mendapatkan pujian dari publik, setelah anda dapat viral, sudah cukup. Tapi masalah persekongkolan ini tidak selesai,” pungkas politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (Ery)
