Bamsoet Minta Sistem Demokrasi Indonesia Dikaji Ulang

by
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (Foto: Ist)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam menyoroti sistem demokrasi yang ada negara Indonesia. meminta sistem tersebut dikaji kembali untuk melihat manfaatnya, atau justru sebaliknya. Demikian disampaikannya pada acara Desa Bersatu memperingati HUT ke-9 Undang-undang Desa yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3/2023).

“Tugas kita saat ini adalah menjaga agar bangsa ini tidak pecah dan kita bisa wariskan dalam keadaan yang lebih baik kepada anak cucu kita kelak nanti,” kata Bamsoet dalam paparannya di depan ribuan Kades di GBK.

Bamsoet pun memaparkan satu demi satu sila dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurutnya, sila ke-4 terkait sistem demokrasi masih menjadi PR besar, dan meminta perguruan tinggi untuk mengkaji kembali sistem demokrasi di Indonesia hari ini.

Hal tersebut, kata Bamsoet, penting dilakukan untuk melihat apakah sistem demokrasi yang ada bermanfaat atau justru sebaliknya, termasuk soal Pemilu.

“Saya juga sudah mendorong para perguruan tinggi untuk mengkaji kembali apakah sistem yang kita jalankan hari ini, demokrasi yang kita jalankan hari ini dengan pemilihan langsung, dengan apa yang terjadi pada hari ini lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya,” kata dia.

Dia menyebut, jati diri Indonesia yang sesungguhnya merupakan musyawarah mufakat. Dia tidak ingin demokrasi yang ada justru malah memecah bangsa.

“Ini saya minta dikaji kembali. Karena jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya adalah musyawarah kemufakatan kepemimpinan atau keterwakilan. Saya tidak ingin demokrasi yang dianut oleh barat memecah belah bangsa kita,” ujarnya.

Dia kemudian menyinggung masyarakat yang kerap bertengkar usai pemilihan umum. Untuk itu, perlu dipikirkan ulang terkait demokrasi yang ada di Indonesia.

“Pilih Lurah berantem, pilih Kepala Desa berantem, pilih Bupati Walikota berantem, pilih Gubernur berantem. Pilih Presiden residunya sampai sekarang keterbelahan itu masih kita rasakan. Kita perlu kita pikirkan bagaimana demokrasi yang cocok bagi Indonesia,” ujarnya. (Ram).