BERITABUANA.CO, JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah mulai mempersiapkan upaya-upaya mitigasi, khususnya serangan siber yang diprediksi naik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga selalu berkoordinasi dengan BSSN dalam hal menjaga keamanan ruang siber.
Demikian dikemukakan Staf Ahli Madya BSSN Anton Setiyawan kepada awak media di Jakarta, Jumat (24/2/2023), terkait upaya-upaya mitigasi yang dilakukan BSSN menjelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Lanjut Anton, pihaknya sudah melakukan pemetaan, termasuk mempersiapkan cara-cara memitigasi jika terjadi serangan siber.
“Kita berdoa bersama mudah-mudahan bisa kita tangkal (serangan siber) dan melindungi sistem Pemilu kita. Sehingga Pemilu nanti bisa berjalan dengan baik, upaya-upayanya sudah kita kerjakan mulai sekarang,” ujarnya.
Anton juga mengatakan kalau KPU sebagai penyelenggara, telah membangun sistem yang baik untuk Pemilu 2024. KPU juga selalu berkoordinasi dengan BSSN dalam hal menjaga keamanan ruang siber.
“Termasuk dengan membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan terkait. Termasuk Kominfo selaku yang bertanggung jawab atas konten-konten di ruang siber,” tambah ya lagi.
Meski diakui Anton kalau bahaya serangan siber terhadap Pemilu 2024 sebenarnya tidak terlalu besar. Sebab pemungutan dan penghitungan suaranya masih dilakukan secara manual.
“Namun tentunya, upaya-upaya mitigasi serangan siber tetap harus disiapkan dengan matang. Mengingat rekapitulasinya tetap menggunakan sistem. Jadi, tinggal kita melindungi sistem di KPU supaya rekapitulasi dan hasil dari Pemilu bisa terjaga integritasnya, tidak dirusak orang, tidak ada yang mengganti-ganti, sehingga hasil yang disampaikan sesuai dengan yang ada di bilik-bilik suara,” katanya.
BSSN, masih dikatakan Anton, juga berharap masyarakat dan para peserta Pemilu 2024 dapat turut berpartisipasi membantu pemerintah, dalam menjaga keamanan siber. Untuk masyarakat, pihaknya menghimbau agar melaksanakan hak pilih dengan baik sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU.
“Lalu dalam sistem kepemiluan kita kan sudah ada entitas seperti pengawas dari Bawaslu, kemudian saksi-saksi dari politik, jalankan SOP-nya dengan benar, insya Allah berjalan dengan baik,” tutup Anton. (Asim)
