BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad menyatakan Menteri Investasi bicara dengan implementasinya tidak sama. Dalam pidatonya di mana-mana, dia mengatakan, bahwa setiap investasi asing harus melibatkan pengusaha lokal. Tapi pada kenyataannya, ternyata berbeda.
“Sekarang saya tanya, coba diumumkan ke publik udah berapa pengusaha lokal yang menjadi partner daripada investor asing dalam penanaman modal. Faktanya smelter yang kemarin ribut di Morowali 100% milik asing,” kata Kamrussamad, dalam diskusi dialektika, Kamis (23/2/2023)
Jadi, kenyataan seperti ini yang aneh, pidato seorang menteri dengan kenyataan dilapangan berbeda.
“Karena itu kalau kita ingin mengantar keberhasilan presiden Jokowi, sebagai bagian daripada partai yang berada di dalam pemerintahan, maka kita harus mengingatkan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dari segi kebijakan fiskal tahun ini 700 lebih TKDD kita jangan sampai terulang lagi seperti tahun lalu, belanjanya di kuartal ketiga, bahkan ada di kuartal keempat di tahun berjalan, harusnya kuartal kedua semuanya sudah mulai action di lapangan, sehingga terjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Kamrussamad.
Jadi spending better yang selalu digaungkan oleh kementerian keuangan, tahun lalu belum tercermin sepenuhnya, dan berharap tahun ini betul-betul bisa mencerminkan semangat itu, itulah yang diharapkan
Sementara, dari segi akselerasi lain, kata Kamrussamad, kebijakan mikroprudensial yang berkaitan dengan dukungan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun lalu alokasi KUR 370 triliun tahun ini dinaikkan menjadi 460 triliun, yang bunganya di subsidi oleh negara, melalui APBN yang dijamin oleh pemerintah di tempatkan dan APBN di Jamkrindo dan Askrindo.
“Jadi ada tidak akselerasi kebijakan, ada investasi baik dalam dan luar negeri, ada kerusakan otoritas dari kebijakan fiskal, kita melalui TKDD, kemudian ada dukungan dari industri perbankan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar inilah yang harus diumumkan oleh pemerintah tentang pencapaian tersebut, setuju penghentian ekspor material bahan baku, tetapi bagaimana produk olahan seperti kopi, seperti rumput laut dan seterusnya juga bisa menjadi produk unggulan untuk ekspor yang sudah diproses dari sebuah industri dalam negeri.
“Ini yang kita belum dengar, padahal garis pantai kita di mana para petani rumput laut kita salah satu negara terbesar di dunia, yang memungkinkan untuk mengangkat kesejahteraan petani di wilayah pesisir, salah satunya komoditi rumput laut, dan komoditi itu adalah komoditi ekspor yang tidak pernah kita gaungkan secara serius,” katanya. (Kds)
