BERITABUANA.CO, KUPANG – Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk berkolaborasi melakukan Kajian.
Kajian tersebut yakni Kajian Kualitatif Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia, yang hasilnya dipaparkan di Hotel Aston Kupang, Rabu (23/11/2022).
Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi NTT yang diwakili Adi Hendrik Manafe mengatakan, kajian ini sangat relevan dan menjadi isu krusial, agar ekonomi hijau terimplementasi dengan tepat, dalam kebijakan ekonomi Pemerintah.
“Saat ini Covid-19 masih menjadi tantangan dalam pemulihan ekonomi global, meskipun begitu, data BPS menunjukan bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh sebesar 5,72 Persen dalam Triwulan tiga pada tahun 2022,” ujar Adi Manafe yang juga Kabag Umum BPS Provinsi NTT.
Menurut Adi Manafe, pertumbuhan ekonomi yang terus bangkit ini, tentunya harus memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan.
“Dekradasi kualitas lingkungan yang mengancam kehidupan umat manusia,
mendorong berbagai negara untuk berkomitmen dalam melakukan upaya menekan persoalan yang lebih besar, diantaranya menekan emisi penyebab pemanasan global,” tandasnya.
Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSHBRIN), Ahmad Najib Burhani mengakui, kolaborasi ini dimulai dengan tandatangan PKS antara BPS dan BRIN pada 15 Maret 2022 yang lalu.
“Provinsi NTT selain dikenal toleransinya yang tinggi, juga penyuplai
intelektual-intelektual nasional, sejak tahun 70-an,” jelas Ahmad Burhani.
Diakui Ahmad Burhani, alasan utama munculnya pembangunan ekonomi hijau, didasari atas harapan akan pembangunan yang berkelanjutan, yang dibangun dari suatu pendekatan yang lebih terintegrasi dan komperhensif, dengan penggabungan antara faktor sosial dan faktor lingkungan dalam proses pertumbuhan ekonomi.
“Keterlibatan faktor-faktor penggerak tersebut, diperoleh melalui kontribusi terhadap modal alam secara bertanggung jawab. Pengurangan atau pencegahan polusi dan peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi hijau,” papar Ahmad Burhani.
Proses keselarasan inilah, kata Ahmad Burhani, yang akan melahirkan pencapaian atas pembangunan yang berkelanjutan.
Sedangkan Ganef Wurgianto, Asisten II Setda Provinsi NTT menegaskan, dalam melakukan eksploitasi harus disertai dengan tanggung jawab, dan berkelanjutan, supaya lestari dan sistemable.
“Bukan karena sistemable, sehingga mengolah lahan pertanian hanya
ekstensifikasi, tapi juga intensifikasi,” ujar Ganef Wurgianto.
Dikatakannya bahwa badan ini sangat penting sekali, misalnya terkait dengan pertanian, bisa membuat riset-riset mengenai intensifikasi tersebut. yaitu pertama pengolahan lahannya, harus efisien dan efektf serta tidak merusak
lingkungan.
“Hal kedua, kita juga harus mempersiapkan benih-benih yang unggul, tujuannya kita menciptakan benih dengan varian-varian yang unggul disitu, termasuk disitu juga punya nilai ekonomis yang tinggi,” tegasnya.
Pihaknya mencontohkan, tadinya petani tanam jagung lokal, tapi sekarang dengan ada program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang menggunakan jagung-jagung hibrida.
“Kita bicara konservasi dan lingkungan, kalau masyarakatnya itu tidak sejahtera, maka akan menjadi bumerang. karena selama ini, dikonotasikan antara ekonomi dan ekologi itu bertolak belakang, padahal keduanya bisa sinergi. sehingga jagung yang panen tadinya hanya 2-3 Ton/hektar, tapi sekarang sudah bisa panen 5-7 Hektar/ton,” kata Ganef Wurgianto. (iir)
