BERITABUANA.CO, KUPANG – Menyadari keterbatasan resosis Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT melibatkan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk ikut berperan.
“Kami menyadari, dari sisi kelembagaan ibarat sebuah takdir, memang lembaga penyelenggara Pemilu jumlahnya tidak sebanding dari sisi resosis, dan SDM kami juga terbatas. Sehingga membutuhkan media massa dan LSM atau stakeholder,” kata Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Serentak 2024, di Sylvia Premier Hotel, Sabtu (19/11/2022).
Menurutnya, kalau dalam pelaksanaan kegiatan Bawaslu hanya mengandalkan resosis semata, maka pelaksnaan Pemilu serentak tahun 2024 tidak akan berjalan maksimal.
“LSM dan media massa saya ibaratkan sebagai pengawas partisipan, kontrol sosial maupun pemberi informasi atau publikasi yang sangat membantu Bawaslu, dalam rangka menyusun desain pengawasan,” kata Nonato Sarmento.
Ia menhakui, Bawaslu mengutamakan prinsip pencegahan sebagai pondasi yang paling penting, dengan tidak mengabaikan proses tindakan. Sebab pelaksanaan proses demokrasi yang baik, menekankan pada upaya-upaya pencegahan sebagai hal yang paling utama.
“Upaya tindakan menjadi sebuah jalan terakhir, ketika upaya pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, tapi tidak mampu kami lakukan dalam pelaksanaannya,” papar Nonato Sarmento.
Disamping itu, lanjutnya, ada beberapa strategi yang disampaikan, termasuk juga butuh input atau masukan dan kritik positif, untuk kepentingan pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024, agar dapat terselenggara lebih maksimal.
Sebelumnya, Ketua Panitia yang diwakili Jemry Pahwali dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman politik stakeholder terhadap pentingnya pengawasan Pemilu dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Kami juga ingin memberikan wawasan terkait pengawasan pemilu kepada stakeholder, dalam menghadapi pemilu 2024. Dan menyamakan persepsi tentang pentingnya pengawasan tahapan, sehingga terciptanya pemilu yang demokratis, aman, bersih dan bermartabat,” urai Jemry Pahwali.
Selain itu, tambah Jemry Pahwali, memberikan ruang diskusi untuk dapat menyelesaikan dan mendapatkan solusi, atas pemasalahan atau kendala dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Sedangkan tujuan sosialisasi ini, untuk meningkatkan partisipasi stakeholder dalam pengawasan Pemilu 2024, dan memperkenalkan pengawasan-pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan 2024,” tegasnya.
Tidak kalah penting, kata Jemry Pahwali, untuk menguatkan hubungan antara Bawaslu dengan stakeholder di tingkat Provinsi dan daerah, menjamin dan memastikan terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan 2024 yang aman dan damai. (iir)
