BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pimpinan PDI Perjuangan menunjukkan ketegasannya kepada kadernya yang juga Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. Pria berambut putih ini sebelumnya menyatakan kesiapannya sebagai calon presiden (Capres), yang kemudian ramai diperbincangkan ditengah hangatnya suhu politik menjelang Pilpres 2024.
Gara-gara pernyataan tersebut, Ganjar, Senin (24/10/2022) sore dipanggil ke kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta untuk diklarifikasi terkait pernyataan tersebut.
Pemanggilan merujuk pada surat DPP PDI Perjuangan tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditanda tangani Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.
Kedua elit PDI Perjuangan itu lah yang ditemui Ganjar untuk memberikan klarifikasi. Ganjar tiba di markas partai ini mengenakan baju merah sebagaimana atribut PDI Perjuangan.
Seusai klarifikasi, Komarudin Watubun mengatakan Ganjar Pranowo memang dinyatakan tidak melanggar aturan partai, tetapi dia dikenai sanksi.
Komarudin menambahkan, dari hasil klarifikasi yang dilakukan, dinilai dari aturan organisasi Ganjar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atas pernyataannya. Tetapi, pernyataan tersebut telah menimbulkan multi tafsir di publik.
“Maka tadi saya sampaikan, jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo,” kata Komarudin.
Pada kesempatan itu, Ganjar Pranowo kembali mengatakan, capres PDI Perjuangan merupakan urusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Di PDI Perjuangan kan soal capres kan sudah diserahkan ke Bu Mega,” kata Ganjar yang mengaku, sebetulnya dia sudah tiga kali dipanggil DPP PDI Perjuangan.
Ucapan Ganjar ini diucapkan hingga dua kali. Meski diberi teguran lisan, Ganjar mengatakan tetap siap jika diberi tugas oleh partai. Apalagi sebagai orang Diklat, kata dia, semua kader mesti siap apa pun, tapi keputusan ada di Ketua Umum karena sudah merupakan keputusan Kongres yang harus diikuti oleh semua kader.
Sementara itu Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menekankan akan hasil Kongres V PDI Perjuangan, bahwa keputusan strategis soal capres ada di tangan Megawati Soekarnoputri.
“Kongres ke V telah memandatkan terkait dengan capres dan cawapres itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegas Hasto.
Dia pun mengatakan, Megawati akan mengumumkan keputusan PDI Perjuangan terkait pencapresan pada momentum yang dianggap tepat. Sehingga Hasto meminta kader untuk bersabar. (Asim)
