INDEF Berharap Kebijakan Satu Peta Percepat Pemulihan Ekonomi

by
Presiden Joko Widodo Bersama Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartanto (Foto: Ist)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ekonom INDEF Agus Herta Sumarto mengatakan, kebijakan satu peta dapat mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat dengan identifikasi potensi ekonomi berdasarkan daerah.

“Misalnya sekarang membuat cluster, UMKM kelas apa, itu harus sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing, berdasarkan potensi di daerahnya. Kalau itu bisa tercapture dengan baik probabilitas yang tinggi,”kata Agus di Jakarta, dikutip Rabu (5/10/2022).

“Saya kira itu akan bisa mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang lebih baik dan cepat lagi,“tambahnya.

Agus mengatakan, peta ini dari sisi ekonomi harus bisa menggambar potensi per daerah dari sisi ekonominya, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nantinya, bukan cuma ekonomi saja yang bergerak, namun juga sektor turunannya.

“Peta ini benar-benar menyentuh semua aspek. Jangan hanya satu sisi saja, kalau bicara ekonomi dan turunannya dan kaitannya , ada pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan, itu sambung menyambung,”ungkapnya.

Dengan adanya kebijakan satu peta ini, diharapkan arah kebijakan pemerintah nantinya akan semakin jelas. “Karena Selama ini pembangunan itu belum memiliki arah yang clear, bukan hanya ego sektoral, tetapi juga ego kedaerahan. Kita belum tahu secara pasti potensi riil sebuah daerah, sehingga belum bisa membuat skala prioritas program pembangunan,” jelas pria yang juga dosen di Universitas Mercu Buana ini.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka Rakernas Kebijakan Satu Peta di Jakarta. Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Kebijakan Satu Peta ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dengan Kebijakan Satu Peta ini, seluruhnya menjadi jelas dan terang benderang, transparan. Tidak ada lagi ego sentris dari masing-masing sektor. Tentu dampaknya pasti pembangunan. Kebijakan Satu Peta juga untuk menuntaskan seluruh persoalan ketimpangan lahan,” tegas Menko Airlangga.(JAT)