BERITABUANA.CO, JAKARTA – Jelang Fit and Proper test anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan digelar Komisi XI DPR RI, Senin (19/9/2022) mendapat sorotan tajam dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
Sebab, proses seleksi terhadap lembaga auditor negara tersebut tidak pernah terdengar, dan seketika langsung masuk pada tahapan uji kepatutan dan kelayakan para calon.
“Tiba-tiba saja sudah di tahap akhir, fit and proper test. Bagaimana proses pendaftaran hingga rangkaian seleksi terhadap para calon selama ini tak banyak diperbincangkan, baik oleh publik, juga oleh DPR sendiri,”singgung Peneliti Formappi Lucius Karus kepada awak media, di Jakarta, Senin (19/9/2022).
Menurutnya, minimnya perhatian publik pada proses seleksi anggota BPK nampak aneh karena keseluruhan proses seleksi itu terjadi di DPR, sebagai lembaga yang selalu menjadi buah bibir publik, lembaga yang merupakan representasi rakyat.
Mungkinkah sepinya proses seleksi anggota BPK sesuatu yang didesign atau disengaja oleh DPR?
Bahkan, Lucius menduga adanya aroma kesengajaan yang sudah di desain DPR RI agar tidak adanya pelibatan publik dari seluruh rangkaian pencalonan anggota BPK tersebut.
“Hasil akhir berupa keterpilihan Anggota BPK yang didominasi oleh kader Parpol selama ini adalah jawaban jelas dari proses seleksi yang minim pelibatan publik,”paparnya.
Dengan modal proses serupa yang dilakukan oleh DPR saat ini, lanjut Lucius, potensi hasil akhir berupa terpilihnya anggota BPK yang berlatarbelakang kader partai politik (Parpol) merupakan sesuatu yang hampir pasti terjadi.
Sebagaimana diketahui, beber dia, terdapat sejumlah nama calon anggota BPK yang akan diuji Komisi XI DPR RI nanti berlatarbelakang politisi dari partai tertentu.
“Minimnya informasi terkait proses fit and proper test ini sangat mungkin untuk mengamankan kepentingan calon-calon dari kalangan parpol ini,”tukasnya.
Oleh karena itu, pelibatan publik yang minim pada seleksi anggota BPK sesungguhnya memang menjadi celah bagi proses seleksi yang asal-asalan.
“Rangkaian tahapan seleksi lebih semacam sandiwara sekedar untuk menunjukkan proses seleksi memenuhi syarat formil sebagaimana diperintahkan UU. Hasil akhirnya calon-calon yang bisa dititipkan kepentingan parpol yang akan menang,”pungkas Lucius. (JAT)
